TEMPO.CO, Jakarta-Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membuat manajemen pasar tradisional seperti manajemen supermarket modern. "Maunya pasar yang bersih, tertata, ada ruang parkir, tapi jangan membebani pedagang," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Februari 2013.
Ia mengatakan, fungsi PD Pasar Jaya memang memberikan pelayanan kepada para petani, pedagang, tanpa membebani sama sekali. Selain itu, PD Pasar Jaya juga harus bisa mengelola distribusi barang yang ada di Jakarta. Fungsinya ya seperti itu. "Kalau itu bisa dilakukan semua logistik yang berhubungan dengan pasar itu baik, nantinya indlasinya juga akan turut turun," kata Jokowi. "Sekarang ini PD Pasar Jaya kan sperti bisnis properti aja," ujarnya sambil tertawa.
Lebih jauh, Jokowi menjelaskan, sedang merencanakan menata seluruh pasar di DKI Jakarta. "Saya lagi mau minta lebih detail," ujarnya. Ia ingin menggratiskan tempat berjualan untuk para pedagang pasar yang lama. "Pengennya seperti itu, kalau tidak pengennya dengan angka yang ringan, pedagang baru terserahlah," kata dia.
Ia mengatakan, dengan penataan pasar, maka pasar tradisional nantinya akan mampu berkompetisi. "Ya kalau manajemennya sudah rapi, tempatnya rapi, bersih tidak kotor, enggak bau, ada parkir, baru saya akan bicara soal kompetisi," ujarnya menjelaskan.
Jokowi mengaku tidak mampu mengingat seluruh tempat yang akan dibenahi, "Kami punya 153 lokasi pasar," kata dia. Ia mengatakan, ada beberapa yang sudah dipresentasikan kepadanya, namun Ia belum memutuskan secara final.
TRI ARTINING PUTRI
Baca juga:
Jokowi Ambil Alih Penanganan Rusun Marunda
Petisi Penahanan Rasyid, Pengacara Angkat Bicara
Ahok Bakal Hapus Angkot, Koperasi Angkot Marah
Ribut dengan Debt Collector, Motor Dibakar
Berita terkait
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
4 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
4 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
5 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
5 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
12 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
13 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga
14 jam lalu
Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK
15 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.
Baca SelengkapnyaAturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin
15 jam lalu
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaNgabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya
16 jam lalu
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.
Baca Selengkapnya