TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Pengendalian Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Jakarta, Slamet, mengatakan camat dan lurah yang saat ini menjabat wajib ikut lelang jabatan.
"Jika tidak, mereka akan diganti oleh yang lebih kompeten," kata Slamet saat memberi sosialisasi di hadapan pegawai negeri sipil se-Jakarta Timur. Slamet mengatakan lelang tidak hanya mengisi posisi camat-lurah yang kosong. "Tapi bisa menggantikan yang masih menjabat," kata Slamet, Kamis, 4 April 2013.
Menurut Slamet, hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum lelang jabatan. Tujuannya, kata dia, agar posisi camat dan lurah diisi oleh orang yang mampu. “Mau tak mau camat atau lurah aktif harus ikut bertarung,” ujarnya.
Hanya para camat dan lurah yang menjabat dan mendaftar akan diberi keringanan di persyaratan usia. Jika merujuk pada syarat peserta lelang, maksimal yang bisa mendaftar berusia 52 tahun. "Tapi kalau yang saat itu menjabat usianya di atas 52 tahun bisa daftar," kata dia. (Baca: Ini Persyaratan Ikut Lelang Camat)
Hanya itu keringanannya. Sisanya, menurut Slamet, mereka harus bertarung dalam kompetisi ini. Jika gagal, maka posisi mereka akan diganti oleh yang lain.
Salah seorang peserta sosialisasi, Suryo Santoso, mengatakan akan ikut dalam kompetisi ini. Pangkat pegawaiannya saat ini III D. "Saya percaya diri untuk ikut," ujar pegawai tersebut. Dia memiliki konsep yang matang soal menata suatu lingkungan. (Baca: Gaji Camat Jakarta Sepuluh Juta Lebih)
SYAILENDRA
Topik terhangat:
Partai Demokrat | Agus Martowardojo | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo |Nasib Anas
Berita terpopuler lainnya:
Penyerang Cebongan Anggota Kopassus
U, Kopassus Pemberondong Tahanan LP Cebongan
Anggota Kopassus Buang CCTV Lapas Cebongan ke Kali
Ini Peralatan Kopassus yang Serbu Lapas Cebongan
Serbu Cebongan, Tiga Anggota Kopassus Turun Gunung
Berita terkait
Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya
2 jam lalu
Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.
Baca SelengkapnyaBamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung
5 jam lalu
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.
Baca SelengkapnyaDatangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi
8 jam lalu
Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.
Baca SelengkapnyaDidorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?
8 jam lalu
Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.
Baca SelengkapnyaBamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY
8 jam lalu
Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.
Baca SelengkapnyaHadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
12 jam lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
12 jam lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
13 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
17 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
1 hari lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca Selengkapnya