Warga Fatmawati: Jokowi Ingkar Janji

Reporter

Editor

Ali Anwar

Kamis, 2 Mei 2013 22:09 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Fatmawati, Jakarta Selatan, menyebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingkar janji. Alex Tarore, Anggota Peduli MRT Sisingamangaraja-Fatmawati-Lebak Bulus mengatakan, Jokowi tak memenuhi janjinya untuk melibatkan warga dalam kajian pembangunan MRT di kawasan itu.


“Pak Jokowi bohong,” kata Alex ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Mei 2013. Dalam pertemuan terakhir dengan warga, 20 Februari lalu, kata dia, Jokowi menjanjikan ada tim kajian yang dibentuk bersama warga. Kenyataannya, hingga menjelang peluncuran MRT, tak ada tindak lanjut.

Sampai sekarang, analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan MRT tidak pernah ditunjukkan pada warga. Padahal, Sigit menyebut, pembuatan AMDAL wajib melibatkan warga.

Pembicaraan warga dengan pemerintah Jakarta bahkan belum sampai tahap negosiasi harga tanah. Dia bercerita, warga hanya pernah dipanggil secara berkelompok alias terpisah. Itupun setengah tahun lalu. “Jadi sesama tetangga enggak saling ketemu.”

Lebih kecewa lagi, kata dia, ketika mengetahui perkataan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama melalui YouTube. “Kata Ahok, emangnya MRT kapal selam, dari atas ke bawah,” dia menirukan. Dia menanggap ini bentuk kurangnya perhatian pemprov pada nasib warga Fatmawati yang terkena imbas jalur MRT.

Untuk itu, kata dia, seribu warga Fatmawati tetap pada pendirian mereka untuk menolak MRT. Besok, 3 Mei 2013 mulai pukul 13.00 WIB, 850 warga bakal menggelar aksi di depan Pasar Cipete, Fatmawati. Rencananya, ada barongsai, ondel-ondel, dan orasi protes MRT.

Warga Fatmawati memprotes pembangunan jalur layang MRT di wilayah mereka. Daripada itu, mereka meminta pemprov membangun jalur MRT bawah tanah.

ATMI PERTIWI

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

17 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

53 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2

18 November 2022

5 Fakta Proyek MRT Jakarta Fase 2

Selama masa pengerjaan proyek MRT Jakarta, ada penemuan bekas rel trem peninggalan zaman kolonial Belanda.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya