Salinan Putusan MA Didapat, Prita Mulyasari Lega

Reporter

Editor

Ali Anwar

Selasa, 7 Mei 2013 13:10 WIB

Prita Mulyasari, Tim Koin Prita, Yusron Santoso, Direktur Peredaran Uang BI, Edy Siswanto mengumumkan hasil penghitungan Koin Prita di BI, Jakarta, Rabu (30/12). Koin Keadilan untuk Prita terkumpul mencapai Rp 810.940.402. TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Tangerang - Setelah delapan bulan menunggu, Prita Mulyasari, 35 tahun, akhirnya mendapatkan salinan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Putusan ini membebaskannya dari segala tuduhan pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang.

"Alhamdulillah salinan PK sudah di PN Tangerang," kata Prita kepada Tempo, Selasa 7 Mei 2013. Siang ini juga rencananya Prita didampingi pengacara akan menjemput salinan putusan tersebut.

Prita mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada 2011. Hasilnya, pada September 2012, Prita, ibu rumah tangga dengan tiga anak itu dinyatakan tidak bersalah baik secara perdata maupun pidana.

Kasusnya itu sempat menjadi perhatian masyarakat luas setelah dia mengeluhkan pelayanan rumah sakit swasta itu. Dia yang belakangan mendaftar sebagai calon legislator dari PDI Perjuangan itu malah dijerat Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Prita sempat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang selama 21 hari. Ini karena, setelah menang di Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan banding jaksa. Selama lima tahun belakangan Prita menantikan titik akhir dari kasus panjang yang membelitnya itu.

JONIANSYAH


Terpopuler


Berita terkait

Bidan Diduga Malpraktik Viral di Medsos, Polres Prabumulih Lakukan Penyelidikan

14 jam lalu

Bidan Diduga Malpraktik Viral di Medsos, Polres Prabumulih Lakukan Penyelidikan

Polres Prabumulih sudah melakukan penyelidikan soal dugaan malpraktik seorang bidan yang viral di media sosial.

Baca Selengkapnya

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

2 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

3 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

5 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

10 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

10 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

11 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

11 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

12 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya