Pasien berobat menggunakan Kartu Jakarta Sehat di Puskesmas Kelurahan Tambora di Jalan Tambora, Jakarta, Rabu (28/11). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta--Anggota DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo menyebut 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat. Baru dua rumah sakit yang sudah mundur resmi dengan surat. "Rumah Sakit Thamrin dan RS Admira," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tempo, Sabtu 18 Mei 2013.
Berikut adalah 16 RS tersebut: 1. RS Thamrin 2. RS Admira 3. RS Bunda Suci 4. RS Mulya Sari 5. RS Satya Negara 6. RS Paru Firdaus 7. RS Islam Sukapura 8. RS Husada 9. RS Sumber Waras 10. RS Suka Mulya 11. RS Port Medical 12. RS Puri Mandiri Kedoya 13. RS Tri Dipa 14. RS JMC 15. RS Mediros 16. RS Restu Mulya
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham menyebut dua alasan mendasar mundurnya RS yang disampaikan kepada Dewan, Kamis lalu. Alasan pertama, persoalan sistem pembayaran RS oleh Pemprov DKI melalui PT. Askes yang jumlahnya tidak penuh sesuai klaim RS. "Mereka rugi berlebihan. Mereka dibebani biaya, sedangkan klaim tidak dibayar sepenuhnya."
Igo menjelaskan, Askes memiliki kriteria tertentu dalam membayar klaim RS yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan RS. "Misalnya untuk bedah diganti hanya 30 persen, rawat jalan 80 persen, rawat inap 60 persen."
Sistem ini memang berbeda dengan sistem sebelumnya yang diterapkan Dinas Kesehatan dalam membayar klaim RS. “Dinkes membayar penuh.” Hanya, kelemahannya, pembayaran baru cair dalam waktu tiga bulan karena tenaga personel terbatas. Sedangkan Askes bisa mencairkan pembayaran dalam sebulan saja.
Alasan kedua, kata Igo, RS mengaku tidak bisa memenuhi standar pelayanan pasien karena jumlahnya membludak. Pengobatan gratis membuat warga berbondong-bondong ke puskesmas dan RS. Jumlah pasien berlipat, sedangka waktu pelayanan tetap sama. “Overload. Standar minimal (pelayanan) saja tidak bisa mereka penuhi.”
Untuk itu, Komisi bakal mengevaluasi pelaksanaan KJS. Igo berharap Pemprov DKI dan Askes segera memaparkan rencana mereka terkait pengunduran diri belasan RS. “Kami harap mereka sampaikan rencananya. Bisa enggak ada perubahan sistem?”
Sejauh ini, opini yang dia tampung dari pengelola sejumlah RS, mereka lebih memilih dibayar penuh meski lebih lama. "Yang penting dibayar penuh."
