Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo usai memberikan Kartu Jakarta Sehat kepada warga Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher menyatakan, mundurnya 16 rumah sakit penyedia fasilitas Kartu Jakarta Sehat tak perlu dibesar-besarkan. Masalah ini bisa diselesaikan dengan dialog antara pemerintah DKI Jakarta dan rumah-rumah sakit yang mengundurkan diri itu. "Harus cepat berdialog dan bahas lagi besaran harganya," kata Akmal ketika dihubungi Tempo, Selasa, 21 Mei 2013.
Menurut mantan Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, bila harga sesuai, besar kemungkinan rumah-rumah sakit tersebut akan kembali melayani pasien dengan layanan KJS. Selama ini, masalah yang dialami rumah sakit adalah kerugian finansial.
Ia menyatakan, mundurnya 16 rumah sakit ini tak akan berdampak sistemik. Sebab, daya tampung rumah-rumah sakit swasta terhadap pelayanan KJS tak terlalu banyak. "Bila Rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang mundur, baru itu disaster," ujarnya.
Salah satu pangkal permasalahan ini, kata Akmal, terletak pada sistem pembayaran baru yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia usul, pelayanan KJS dibayar per paket, bukan per orang seperti sebelumnya. "Ini yang harus segera dievaluasi, jangan lama-lama," ujar Akmal. Ia berharap pemerintah juga bisa menaikan anggaran biaya kesehatan untuk program KJS ini.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengaku khawatir mundurnya 16 rumah sakit itu ditiru rumah sakit yang lain. "Kami takut juga kalau mereka ikut-ikutan," ujarnya. Besok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi program kartu sehat bersama Kementerian Kesehatan.
Salah satu usulannya adalah menaikkan plafon Kartu Jakarta Sehat, dari Rp 23 ribu menjadi Rp 50 ribu per orang. Sejak diluncurkan pada 10 November 2012, sebanyak 4,7 juta orang memegang kartu berobat cuma-cuma ini dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.
