Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau tes uji kompetensi seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat DKI di SMA 1, Jl. Budi Utomo, Jakarta, (27/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok menilai rencana penggunaan interpelasi dalam model pembayaran tagihan Kartu Jakarta Sehat sebagai serangan atas kebijakannya. "Baru jalan beberapa bulan saja udah diributingini," kata Ahok, Jumat, 24 Mei 2013.
Menurut Ahok, terkesan kelemahan Kartu Jakarta Sehat sengaja dicari-cari untuk menyerang kebijakan itu. Padahal, kata dia, sistem yang diadopsi Kartu Jakarta Sehat masih membutuhkan perbaikan. Sehingga, Ahok menganggap wajar jika ada sedikit masalah di sana-sini. "Tapi itu semua bisa diselesaikan dengan komunikasi," kata Ahok.(Baca:Akan Diinterpelasi Soal KJS, Jokowi: Siap Grak!)
Kesan politis semakin kuat ketika beberapa anggota dewan mengajukan hak interpelasi. Menurut dia, sikap para legislator DKI Jakarta itu terlalu dibuat-buat. "Kalau memang mau tanya ya, tinggal tanya, orang setiap hari ketemu," kata dia. "Ini mah tinggal cari waktu aja terus dipanas-panasi." (Baca: Soal Kartu Jakarta Sehat, Dewan Interpelasi Jokowi)
Lima fraksi di DPRD Jakarta berencana menggunakan hak interpelasi. Kelima fraksi ini adalah Demokrat, Golkar, Hanura-PDS, PAN-PKB, dan PPP. Sebanyak 32 anggota DPRD sudah mendukung penggunaan interpelasi. Fraksi Demokrat paling banyak mendukung penggunaan hak ini. Lebih dari 10 anggotanya memberi dukungan. (Baca: Jokowi: KJS untuk Rakyat Bawah, Jangan Diganggu)
