TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan penggunaan tiket elektronik Transjakarta kurang promosi. Sosialisasi yang lemah itu menyebabkan tidak banyak masyarakat yang tahu dan kemudian menggunakannya. "Tetapi memang perlu waktu, ini kan baru enam bulan," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 12 Mei 2013.
Jokowi mengatakan saat ini penumpang tidak bisa dipaksa untuk menggunakan tiket elektronik. "Nanti kalau sudah dua atau tiga tahun baru bisa diberlakukan kalau tidak punya e-ticket tidak bisa naik," kata dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengintegrasikan berbagai moda transportasi agar bisa digunakan dengan satu tiket elektronik. Yang terdekat adalah Transjakarta dengan kereta rel listrik karena sudah sama-sama memiliki tiket elektronik. Selanjutnya, monorel dan MRT juga akan diintegrasikan. Begitu juga dengan metromini dan kopaja jika sudah diperbaiki.
Setelah diintegrasikan, sosialisasi penggunaan itu juga memerlukan waktu yang lama. Setidaknya memerlukan waktu dua atau tiga tahun. "E-ticketing itu tidak gampang dan butuh waktu," katanya.
Penerapan tiket elektronik di Transjakarta memang masih jalan di tempat. Salah satu penyebabnya karena minimnya fasilitas pendukung e-ticketing. Pengisian saldo tidak bisa dilakukan di semua halte, selain itu gerbang elektronik juga belum tersebar merata.
ANGGRITA DESYANI
Topik Terhangat:
Karya Penemu Muda | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Tarif Progresif KRL | Bencana Aceh
Baca Juga:
Ini Pengakuan Penulis Buku SD 'Porno' Anak Gembala
Alex Noerdin Batal Jadi Gubernur Sumatera Selatan
Sefti Ingin Jenguk Fathanah di Bilik Asmara
Berita terkait
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
2 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
2 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
4 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
5 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
6 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
7 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
7 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
8 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?
8 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaIni Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS
9 jam lalu
Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya