Polisi Dituding Tak Merespon Laporan FPI Depok  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Sabtu, 27 Juli 2013 15:26 WIB

Massa Front Pembela Islam (FPI). TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Depok - Front Pembela Islam (FPI) mengaku diintruksikan untuk tidak melakukan sweeping terhadap tempat-tempat yang diduga maksiat selama Ramadan. Ketua Tanfidzi Dewan Pimpinan Wilayah FPI Depok, Habib Idrus Algadri, mengatakan intruksi itu sudah ada sebelum Ramadan.

"Sejak sebelum Ramadan kita memang dilarang sweeping, tapi hanya monitoring," kata Idrus, Sabtu, 27 Juli 2013. Masalah larangan ini kemudian memenggal kebebasan gerak FPI. Pada Jumat malam, 26 Juli 2013, tim monitoring FPI mengaku menemukan sebuah tempat hiburan yang beroperasi sampai menjelang sahur.

Dalam laporan tim monitoring itu, tempat itu menyediakan berbagai minuman keras kepada tamunya dan diiringi oleh live music. "(Tempat itu) Ada di Jalan Raya Bogor KM 38, tepat depan showroom Yamaha Pinus," katanya.

Lantaran dilarang main hakim sendiri, FPI Depok kemudian melaporkannya ke Unit Intel Kepolisian Sektor Cimanggis, Depok. Namun, laporan yang diharapkan langsung ditanggapi itu tidak berbuah hasil. "Enggak ada respon. Sampai jam 1 malam tidak ada tindakan dari polisi."

Karena itu, kata Idrus, DPW FPI Depok berencana membuat surat resmi untuk melaporkan masalah itu ke Kepala Polda Metro Jaya. "Itu kalau Kapolres Depok tidak menyita atau menindaklanjuti," katanya. Idrus meminta tindakan secepatnya dari Polsek Cimanggis maupun Polres Kota Depok, jika tidak ingin FPI melangkah ke pimpinan yang lebih tinggi. "Kita laporkan ke atasannya."

Hubungan Masyarakat Polsek Cimanggis, Ipda P Simanjuntak, mengatakan sampai siang tadi laporan dari FPI itu belum masuk. "Belum masuk (laporannya) ke kita, mungkin masih di intel laporannya," kata Simanjuntak.

Ditanya mengenai tempat hiburan yang dimaksud FPI, Simanjuntak mengaku belum mengetahuinya. "Saya masih kurang jelas, tempat apa yang dimaksud, soalnya belum ada laporan ini ke kita." Sementara, Kanit Intel Polsek Cimanggis sampai saat ini belum bisa dihubungi.

ILHAM TIRTA

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

11 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

12 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya