Pedagang kaki lima kembali berjualan di badan jalan KH Mas Mansyur, Pasar Tanabang, Jakarta, (15/7). Meskipun Pemprov DKI Jakarta telah menempatkan para PKL di Pasar Tanah Abang di Blok G, namun pedagang kembali berdagang di badan jalan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Bogor: Perselisihan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Ketua DPRD H. Lulung Lunggana soal pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, menuai keprihatinan dari tokoh sekaligus sesepuh Tanah Abang M Yusuf bin Muhi alias Bang Ucu.
“Saya perihatin dengan keegoisan kedua tokoh yang kini menjadi Wakil Ketua DPRD dan Wakil Gubernur Jakarta,” kata Bang Ucu kepada Tempo di Rumahnya di Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 30 Juli 2013.
Pria yang dipanggil Bang Jagur itu meminta pemerintah DKI Jakarta memberi kesempatan kepada Pegadang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanah Abang dapat berjualan di loaksi tersebut. “Saya minta kepada Jokowi dan Ahok agar bisa memfasilitasi PKL tetap dapat berjualan di lokasi tersebut hingga lebaran berakhir karena ini menyangkut perut,” kata dia.
Bang Ucu mengaku menerima uang setiap bulan dari Tanah Abang. Namun uang itu bukan lah uang balas budi atau uang storan dari H. Lulung Lunggana dan kawasan Tanah Abang. “Setiap bulan saya akui memang mendapat uang Rp 5 juta akan tetapi itu uang hak saya yang menjadi pemilik perusahaan sekuriti di tanah Abang yang kini sudah dibeli dan dikelola oleh H. Lulung Lunggana,” kata dia.
Di rumah sederhana di atas lahan 8.000 meter persegi tersebut Bang Ucu memutuskan menjalani hidup secara damai dan tidak ingin banyak mengurusi persolan Pasar Tanah Abang. “Saya ingin mendekatkan diri pada tuhan saya, karena belum tentu tahun depan saya bisa hidup damai dan menikmati indahnya bulan Ramadan seperti sekarang,” kata dia.
