Warga dan juga pemuka agama melakukan aksi damai di depan kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (28/8). Mereka menentang keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang penempatan kepala kelurahan Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Aksi penolakan Lurah Lenteng Agung ternyata sudah digagas sejak lama. Ketika Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli dilantik Juli 2013 lalu, sejumlah warga mulai resah. Warga yang tak mau dipimpin seorang non-muslim berembuk membahas bagaimana caranya mengganti pimpinan kelurahan itu.
"Kami pikirkan cara bagaimana memprotes kebijakan ini," ujar juru bicara Forum Warga Lenteng Agung, Mochamad Rusli, kepada Tempo, Rabu, 28 Agustus 2013. Maka, dibentuklah forum untuk menyampaikan keberatan mereka ke pihak Balai Kota DKI Jakarta. (Baca: Pengakuan Warga Lenteng Agung Soal Lurah Susan)
Sasaran protes warga ketika itu langsung merujuk ke pusat. Usai diterapkannya kebijakan lelang jabatan, wewenang penempatan lurah ada di Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melalui Badan Kepegawaian Daerah. Lurah Susan, yang lolos seleksi, mau tak mau ditempatkan di Lenteng Agung. "Lurah Susan korban lelang jabatan, maka kami (semula) tak protes ke dia," ujar Rusli.
Setelah dibentuk forum, warga mulai mengggalang dukungan. Rusli mengklaim ada lebih dari seratus majelis taklim di Lenteng Agung yang sudah sepakat menolak pemimpin non-muslim. Forum Warga Lenteng Agung sendiri diketuai tokoh lokal bernama Nasri Nasrullah. "Kami juga berhasil mengumpulkan 1.500 kartu tanda penduduk (KTP) dan 2.300 tanda-tangan. Semua meminta agar lurah Susan dipindah ke tempat lain," ujar Rusli.
Proses penggalangan dukungan berlangsung selama satu bulan. Senin, 26 Agustus 2013 lalu, berkas permohonan warga penolak Lurah Susan dikirim ke pihak Balai Kota.
Permintaan itu langsung ditolak Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pemerintah tak akan merotasi lurah Susan.
Rusli mengklaim itulah awal aksi unjuk rasa mereka, Rabu, 28 Agustus 2013. Warga yang tak terima permintaannya mengganti lurah non-muslim ditolak akhirnya turun ke jalan.
