TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo mengakui pungutan liar alias pungli masih marak di lembaga-lembaga pemerintah. Pernyataan itu disampaikannya untuk menanggapi temuan Ombudsman tentang pungutan liar di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, termasuk di Jakarta.
"Jadi, kami harus memperbaiki dan membangun sistem," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2013.
Namun, Jokowi belum mau berkomentar lebih banyak soal pungutan liar yang juga terdapat di Jakarta. Begitu juga mengenai sanksi kepada pegawai pemerintah yang terlibat dalam meminta pungutan liar itu. "Laporannya belum sampai ke meja saya, jadi saya tidak mau banyak berkomentar," ujar Jokowi.
Hasil investigasi Ombudsman menemukan adanya pungutan liar dalam pengurusan dokumen lingkungan. Pungli itu berasal dari tak adanya standar pelayanan yang pasti di BPLHD. Di wilayah administrasi Jakarta Selatan, pengurusan UKL-UPL dikenai biaya Rp 25 juta, yaitu pada masa kepemimpinan lama.
Di Kota Administrasi Jakarta Timur, BPLHD tingkat kota menyarankan perusahaan untuk menggunakan jasa konsultan tertentu dengan biaya Rp 25-30 juta.
Jokowi mengaku belum menerima laporan resmi soal pungutan liar di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Oleh sebab itu, dia belum mau mengatakan sanksi kepada oknum di BPLHD. "Laporan resminya belum sampai di meja saya," Jokowi menegaskan.
ANGGRITA DESYANI
Topik Terhangat:
Lurah Lenteng Agung | Pilkada Jatim | Konvensi Partai Demokrat
Berita Terkait
Bupati Tangerang Bakal Mutasi Pegawainya
Ahok Akui Ada Pungli di Badan Lingkungan Hidup
Perluasan Bandara Soekarno Hatta Terganjal
Berita terkait
PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
7 jam lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya
8 jam lalu
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi
8 jam lalu
Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMarak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
20 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
1 hari lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
1 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
1 hari lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
1 hari lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca Selengkapnya