TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin tidak akan ada praktik percaloan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"Kami jamin tidak ada praktik calo dalam penerimaan CPNS DKI. Kita berharap para pelamar tidak ada yang tergoda dengan tawaran-tawaran untuk menjadi CPNS DKI dengan cara membayarkan sejumlah uang," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.
Menurut Ahok, jika pihaknya menemukan praktik calo dalam penerimaan CPNS DKI, maka pegawai tersebut akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI.
"Selain itu, kalau pelaku calo CPNS itu juga kita temukan, maka oknum tersebut akan kita bawa ke persidangan, karena perbuatannya itu termasuk penipuan, jadi harus dipidanakan," ujar Ahok.
Serupa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Ahok menuturkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) juga telah menyatakan akan memberantas praktik calo CPNS.
"KemenPAN dan RB menyatakan menentang keras praktik-praktik calo CPNS dan akan memberantasnya. Kalau kita temukan parktik tersebut, maka akan kita laporkan juga ke KemenPAN dan RB," tutur Ahok.
Ahok menambahkan Pemprov DKI juga menentang keras praktik calo dalam seluruh proses perekrutan CPNS, mulai dari tingkat bupati, walikota, bahkan hingga gubernur dan wakil gubernur.
"Jadi, kita ingatkan kepada seluruh pelamar dan jajaran di Pemprov DKI untuk sama-sama menghindari praktik calo," tambah Ahok.
Sebagai informasi, pendaftaran CPNS DKI telah resmi dibuka sore ini pukul 17.00 WIB secara online melalui situs www.jakarta.go.id. Seluruh persyaratan dan ketentuan juga dapat dilihat di situs tersebut.
