Pangkat Bripka Sukardi Jadi Aipda

Reporter

Rabu, 11 September 2013 21:47 WIB

Putri kedua Alm.Bripka Sukardi menangisi kepergian ayahnya di Gedung Sanggita, Asrama Polri, Cipinang baru, Jakarta (11/09). Alm.Bripka Sukardi yang meninggal ditembak di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Bripka Sukardi Anggota Provost Baharkam Mabes Polri yang gugur akibat ditembak orang tak dikenal di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Selasa 11 September 2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Aipda Anumerta Sukardi.

Komisaris Besar M. Zaini, Wakil Direktur Baharkam Mabes Polri menjadi inspektur apel persada pemakaman Aipda Anumerta Sukardi di Tempat Pemakaman Umum Kemiri Rawamangun, Rabu 11 September 2013. "Kenaikan pangkat ini suatu atensi pimpinan Polri karena atas pelaksanaan tugas tanggungjawab almarhum sehingga gugur dalam menjalankan tugas," ujar Zaini. (Baca: Penembakan Sukardi 70 Persen Mirip Sebelumnya)

Zaini memastikan Sukardi meninggal ketika sedang pelayanan terhadap masyarakat. "Ia sedang melayani kegiatan masyarakat dalam rangka mengawal alat-alat konstruksi suatu bangunan dari tanjung priok ke kuningan, Rasuna Said Tower," Zaini menjelaskan.

Pemakaman berlangsung di TPU Kemiri, Rawamangun pukul 13.00 dengan didahului dengan apel persada. Sukardi tewas dengan luka tembakan di perut bagian kiri yang terlihat dari rembesan darah di seragamnya. Saat itu, Sukardi sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 bernomor polisi B-6671-TXL sendirian. Pria yang memulai karier kepolisian dari pangkat tamtama itu mengawal enam truk bak terbuka yang membawa elevator parts untuk proyek Rasuna Tower. Selengkapnya soal kasus penembakan polisi klik di sini.

TIKA PRIMANDARI



Berita Lainnya:
Saksi Penembak Sukardi, dari Sopir hingga Satpam
Polda Jateng Larang Polisi Jalan Sendiri
Polisi Dinilai Belum Perlu Rompi Anti-Peluru
Kompolnas Usul Asuransi Polisi Ditambah

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

21 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

23 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya