Peluncuran Daihatsu Ayla, mobil murah hemat energi dan rendah emisi, pada 23 September 2012. TEMPO/Nur Haryanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengamat mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggodok peraturan daerah untuk membatasi peredaran mobil murah di Ibu Kota. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan Jokowi, sapaan akrab mantan Wali Kota Solo tersebut, bisa menggunakan landasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Menurut Agus, langkah Jokowi ini memang tidak akan mulus. Dia harus bisa melobi Dewan Perwakilan Daerah Jakarta agar mau bareng-bareng menelurkan peraturan daerah. Opsi lain adalah peraturan gubernur, tapi akan lemah karena minus dukungan DPRD.
Pengamat hukum tata negara, Saldi Isra, berpendapat hambatan malah bakal datang dari pemerintah pusat. Meski DKI diatur dalam undang-undang khusus, kewenangan malah banyak mentok di pemerintah pusat. "Sehingga Jokowi juga mesti mengkomunikasikan hal ini dengan pusat," ujarnya.
Saldi mengatakan Undang-Undang Kekhususan DKI Jakarta tidak menjelaskan secara detail bagaimana implementasi di lapangan oleh Gubernur Jakarta. Ia melihat pusat belum ikhlas melepas Jakarta menjadi daerah otonom khusus.
Tak heran, pengajar hukum Universitas Andalas Padang ini menambahkan, banyak aturan Gubernur Jakarta yang mentok di pusat. Dia memberi contoh tentang kependudukan dan transportasi. "Untuk itu, soal mobil murah ini momen Jokowi untuk menegaskan posisi Jakarta dan Gubernur di hadapan pusat," ujarnya.
