Kursi Lima Pembantu Jokowi di Jakarta, Kosong

Senin, 23 September 2013 00:42 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau perekembangan pembangunan Waduk Ria Rio, Jakarta, Rabu (11/9). Pembangunan terus dilakukan di lahan yang selama ini telah dikosongkan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Lima posisi stretegis di wilayah Pemerintahan DKI Jakarta kosong, dua di antaranya adalah kursi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Asisten Bidang Pemerintahan DKI. Jabatan Kepala Bappeda sebelumnya diisi oleh Sarwo Handayani sedangkan Asisten Bidang Pemerintahan adalah Sylviana Murni.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama mengatakan sudah punya nama untuk mengisi kedua jabatan tersebut. "Hanya keputusan tetap di tangan Gubernur," kata Basuki di Jakarta pada Ahad, 22 September 2013.

Selain dua jabatan tersebut ada tiga posisi Kepala Dinas yang kosong karena pejabatnya masuk masa pensiun juga. Ketiga kursi kosong itu adalah kursi Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Basuki mengatakan nama-nama yang akan mengisi jabatan tersebut memang sedang digodok.

Saat ini Kepala Dinas UMKM dijabat sementara oleh Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Andi Baso Mappapoleonro, BPBD DKI diiisi Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santoso, dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI dijabat sementara Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Yonathan Pasodung.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jakarta I Made Karmayoga menegaskan penunjukkan Kepala Bappeda perlu mempertimbangkan kemampuan calon memahami perencanaan dan pekerjaan di lapangan agar berimbang. "Secara umum jabatan ini akan diisi pejabat eselon II," katanya.

Sedangkan untuk posisi Kepala Dinas, Made melanjutkan, sedang melakukan uji kompetensi di lingkungan Pemda DKI. Mereka yang ikut uji kompetensi adalah pejabat minimal berpangkat IV-b atau eselon III-A dan II-B.

SYAILENDRA


Berita Terpopuler:
BBM Ada di Android, BlackBerry Optimistis Bertahan
Mobil Habibie Diserempet, Ini Jawaban Polda
Kenapa BlackBerry Melepas BBM?
Jokowi: Jakarta Paling Terkena Dampak Mobil Murah
Saran Menkeu Malaysia Soal Pemindahan Ibu Kota

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

4 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

5 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

10 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

11 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

11 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

18 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

19 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya