TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2013 sebesar Rp 50,109 triliun, atau naik tipis Rp 129,58 miliar dari penetapan awal sebesar Rp 49,979 triliun . Ketua Fraksi Gerindra, M. Sanusi mengatakan perubahan ini berdasarkan evaluasi kondisi makro ekonomi sampai dengan Triwulan II dan evaluasi pelaksanaan APBD sampai akhir Juni 2013.
Ia menuturkan terdapat perubahan pendapatan daerah dan perubahan belanja daerah. "Dari sisi pengeluaran daerah, penyertaan modal pemerintah yang direncanakan dalam penetapan APBD 2013 sebesar Rp 4,34 triliun baru terealisasi Rp 450 miliar," kata Sanusi saat rapat paripurna di kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Senin malam, 30 September 2013.
Setelah disahkannya APBDP ini, lanjut Sanusi, pemerintah harus bisa memaksimalkan rencana penambahan penyertaan modal pemerintah kepada PT Jakarta Propertindo, PD Sarana Jaya, PD Dharma Jaya, PT MRT Jakarta, dan Bank DKI. "Program MRT dapat segera terealisasi, baik fisik pembangunan maupun pembenahan peraturannya."
Pada APBDP 2013 ini, Sanusi menjelaskan pendapatan daerah turun dari penetapan awal Rp 41,525 triliun menjadi Rp 40,645 triliun. Hal ini lantaran realisasi pendapatan daerah sampai dengan 30 Juni 2013 hanya Rp 16,23 triliun atau 39,11 persen dari penetapan awal. "Pajak hotel dan pajak restoran perlu dioptimalkan," ujarnya.
Adapun untuk belanja daerah justru mengalami kenaikan dari penetapan awal Rp 45,576 triliun menjadi Rp 46,278 triliun. "Sampai akhir Juni sudah direalisasikan sebesar Rp 10,09 triliun atau 22,14 persen," kata anggota Badan Anggaran ini.
Sementara itu, pembiayaan daerah meningkat menjadi Rp 5,63 triliun, dari penetapan awal sebesar Rp 4,050 triliun. Peningkatan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2012 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp 9,46 triliun. Sementara SiLPA yang diproyeksikan dalam penutupan APBD 2013 sebesar Rp 8,34 triliun, sehingga masih ada SiLPA yang belum dipergunakan sebesar Rp 1,1 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap setelah disahkannya APBDP 2013 ini, ia bisa segera mengejar target yang belum terlaksana agar anggaran segera terserap dan bermanfaat untuk masyarakat luas. "Hanya geser-geseran dikit, target SiLPAnya 3 persen," ucapnya.
Untuk itu, ia akan menggenjot kinerja Satuan Kerja Perangkat Dinas agar lebih maksimal dalam penyerapan anggaran.
LINDA TRIANITA
Berita Lain:
Mengintip Aktivitas di Balai Rehabilitasi Narkotik
Cara BNN Rehabilitasi Pecandu Narkoba
Bubarkan Aksi Pemuda Pancasila, Polisi Pakai Senpi
Berita terkait
5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia
13 jam lalu
Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya
Baca SelengkapnyaPengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport
15 jam lalu
Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini
16 jam lalu
Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP
17 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?
Baca SelengkapnyaRespons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri
17 jam lalu
Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaBentuk Pansel Berkualitas Ujian Terakhir Jokowi Perbaiki KPK di Ujung Jabatannya
17 jam lalu
Presiden Jokowi diharapkan serius membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaJumlah Menteri Kabinet sejak Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi
18 jam lalu
Setiap kabinet pemerintahan Indonesia mempunyai jumlah menteri relatif berbeda, mulai Gus Dur Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi.
Baca SelengkapnyaAlasan PSI Targetkan Kandidatnya Tidak Boleh Kalah di Pilkada Solo
18 jam lalu
PSI menargetkan kandidatnya yang berlaga di Pilkada 2024 harus menang, terutama di Solo. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaCerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri
19 jam lalu
Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaZulhas Ajak Calon Kepala Daerah Usungan PAN Tiru Sikap Jokowi-Prabowo
1 hari lalu
Zulhas berpesan kepada calon kepala daerah usungan PAN untuk meniru hubungan politik Presiden Jokowi dan Prabowo.
Baca Selengkapnya