Hapus Pajak Warteg, Jokowi Dianggap Cari Popularitas  

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 7 Oktober 2013 11:42 WIB

Warung Tegal (warteg) di Jakarta . FOTO ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai langkah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang akan menghapus pajak warteg sebagai cara mendapat popularitas. "Mau populer. Jadi gubernur yang baik, kan, mau jadi presiden," kata Agus ketika dihubungi Tempo, Senin 7 Oktober 2013.

Menurut dia, pemberlakuan pajak atas warteg adalah hak kepala daerah. "Kalau takut tidak populer, tidak usah dipajaki. Kalau mau mengatur dengan baik dan fair ya dipajaki," Agus berujar.

Penundaan penerapan pajak pada warteg pernah terjadi pada masa Gubernur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo. Penundaan terjadi awal 2012 lalu ketika mendekati masa kampanye calon gubernur.

Padahal, kata Agus, ada warteg yang layak dikenakan pajak karena pendapatannya besar hingga mengalahkan restoran. Selama ini, restoran dikenakan pajak 21 persen. Karena itu, pungutan pajak kepada warteg bisa diterapkan dengan kategorisasi warteg berdasarkan omset.

Menurut Agus, warteg menggunakan listrik, air, dan lahan parkir yang perlu dipertimbangkan. Jika pajak warteg dihapus, potensi penerimaan pajak DKI bakal berkurang karena warteg berjumlah ribuan.

Yang lebih parah, kata Agus, warteg secara informal tidak bebas "pajak". Mereka membayar pada oknum preman berkedok keamanan. "Ada pungutan dari preman. Jadi, kalau Jokowi mau membebaskan pajak, beri jaminan tidak ada pungutan preman."

Jika pemerintah mampu mengelola pajak warteg, hasilnya bisa dikembalikan untuk keperluan publik, seperti santunan dan jaminan hari tua.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi bakal merevisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Menurut peraturan ini, tarif pajak ditetapkan 10 persen kepada wajib pajak berupa orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran dengan nilai penjualan melebihi Rp 200 juta per tahun.

ATMI PERTIWI

Berita Terpopuler Lainnya
Adik Atut Dicokok, Awal Runtuhnya Dinasti Banten
Mobil Mewah Adik Atut Sering Ngebut Malam Minggu
5 Wilayah Banten di Bawah Klan Atut Chosiyah
Ketua KPK Tak Takut pada Atut
Ratu Atut Punya Rumah Mewah di Bandung

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

2 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

7 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

15 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

16 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

18 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

20 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya