Buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) menuliskan aspirasi di jalan Ahmad Yani Karawang, saat unjukrasa menuju kantor Pemkab Karawang, Jabar (28/10). Buruh Karawang menuntut diberlakukannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2014 sebesar Rp 3,2 juta serta menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak dan outsourcing. ANTARA /M.Ali Khumain
TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya mengerahkan belasan ribu personel untuk mengamankan demo buruh yang digelar pada hari ini, Kamis, 31 oktober 2013. "Dikerahkan sebanyak 17.276 personel untuk mengamankan semua demo buruh di Jakarta dan sekitarnya (Depok, Tangerang, dan Bekasi)," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto melalui pesan singkat pada Rabu, 30 Oktober 2013.
Menurut Rikwanto, rencananya untuk aksi di Balai Kota DKI Jakarta saja, ada sekitar 1.000 buruh berunjuk rasa. "Aparat yang dikerahkan merupakan bagian dari 17 ribu personel itu," kata Rikwanto.
Meski demo buruh hari ini sepetri hari-hari sebelumnya, polisi tetap mengantisipasi. Apalagi, modus unjuk rasanya berbeda antara kelompok satu dan lainnya. Ada buruh yang akan mogok kerja di pabrik masing-masing. Ini akan berkaitan dengan kelancaran lalu lintas. "Karena itu, pengaturan arus lalu lintas bersifat situasional," kata Rikwanto.
Berikut ini fomasi personel yang merupakan gabungan dari Satuan Tugas Daerah (Satgasda), Satuan Tugas Resor (Satgasres), BKO Mabes Polri, BKO TNI, dan BKO Pemda DKI.
Satgasda sebanyak 4.139 personel.
Satgasres sebanyak 5.950 personel.
BKO Mabes Polri sebanyak 1.882 personel.
BKO TNI sebanyak 3.280 personel.
BKO Pemda DKI sebanyak 815 personel.
Serta dari jajaran Mapolres sebagai cadangan sebanyak 1.210 personel.
Berdasarkan data kepolisian, buruh akan melakukan mogok nasional pada 31 Oktober 2013-1 November 2013. Pada mogok nasional tersebut, buruh menuntut 4 hal,yaitu :
1. Kenaikan UMP nasional sebesar 50 persen dan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 3,7 juta pada 2014.
2. Hapuskan outsourcing di perusahaan swasta dan BUMN.
3. Jalankan BPJS kesehatan per 1 Januari 2014 tanpa tahapan.
4. Cabut Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang penetapan upah minimum.
