Yayasan Kehati Dukung Jokowi Soal Topeng Monyet  

Reporter

Kamis, 31 Oktober 2013 19:47 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menunjukkan hasil penertiban topeng monyet yang dilakukan di lima wilayah DKI Jakarta (23/10). Pemprov DKI Jakarta akan melepaskan ke-10 monyet hasil tangkapan ke Kebun Binatang Ragunan dan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp 1 juta terhadap pemilik atau pawang agar beralih profesi lain. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menangani topeng monyet. Hingga sepekan terakhir, petugas merazia pengamen topeng monyet dan menyerahkan puluhan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) ke Kebun Binatang Ragunan.

"Topeng monyet sama sekali tidak memiliki nilai pendidikan yang baik, dan hanya menampilkan bentuk pelecehan satwa yang dikemas dalam bentuk 'hiburan'," kata Direktur Program Yayasan Kehati, Arnold Sitompul, di kantornya di Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2013. Dia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak sekadar memberikan pemanis bibir, melainkan benar-benar melakukan kerja nyata. Para alumnus topeng monyet itu dikarantina, divaksinasi, lalu di lepaskan di Kebun Binatang Ragunan.

Kehati juga mendorong daerah lain untuk melakukan langkah serupa. "Saat ini, Bandung dan Solo sepertinya akan mengikuti jejak Jokowi menertibkan topeng monyet," kata Sitompul.

Dia meminta masyarakat untuk tidak merasa kehilangan topeng monyet. Sebab, pelatihan seekor monyet untuk menjadi pelakon topeng monyet menempuh waktu yang lama dan menyakitkan. Sitompul mengatakan, pelakon topeng monyet biasa dilatih saat masih bayi dan langsung dipisahkan dari induknya. Langkah ini saja sudah membuat psikologis hewan yang biasa hidup berkelompok itu terganggu.

Pakar konservasi lingkungan dari University of Massachusetts, Amerika Serikat, ini mengatakan monyet yang disita harus melalui proses karantika. Sebab, secara genetik monyet ekor panjang memiliki kesamaan DNA yang sangat dekat manusia, lebih dari 90 persen. Bahkan, beberapa penelitian terbaru menyebutkan bahwa malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium knowlesi, yang sebelumnya hanya didapati pada monyet ekor panjang, kini sudah ditularkan kepada manusia.

Selain malaria, beberapa penyakit lain yang dapat ditularkan oleh monyet ekor panjang adalah rabies serta virus herpes dan tuberculosis. "Proses karantina dan vaksinasi mampu mereduksi kemungkinan ini," katanya.

Sitompul juga meminta Pemerintah DKI untuk membuat kandang yang semirip mungkin dengan kondisi habitat alaminya dan memungkinkan mereka hidup berkelompok. Monyet-monyet tersebut juga harus dibebaskan dari pengaruh makanan manusia dan kembali ke makanan alamiah mereka, yaitu buah-buahan.

REZA MAULANA




Berita terkait:
FOTO Pengamen Topeng Monyet `Tiarap`
Topeng Monyet Dirazia, Pawang Diberi Rp 1 Juta

Juragan Topeng Monyet Berharap Belas Kasihan Jokowi
Razia Topeng Monyet Dianggap Tabrak Budaya Betawi

Berita terkait

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

23 menit lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

5 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

6 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

6 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

10 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

11 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

12 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

12 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

19 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya