TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan pemerintah pusat perlu introspeksi terkait kontribusinya dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Menurut dia, pemerintah pusat belum memberikan kontribusi yang cukup terkait hal tersebut. "Pemerintah pusat harusnya introspeksi," kata Tigor saat dihubungi Tempo, Kamis, 7 November 2013.
Tigor menilai sampai saat ini pemerintah pusat justru membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan. "Ya, kebijakan mobil murah itu," kata dia. (Baca: MobilMurah Bisa Buat Angkutan Umum Punah)
Menurut Tigor, persoalan kemacetan di DKI Jakarta bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengingat Jakarta sebagai ibu kota negara, pemerintah pusat perlu turut serta. "Tanggung jawab bukan hanya di pemprov," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa kemacetan di Jakarta adalah tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini disampaikan SBY saat mendapat pertanyaan dan sindiran dari beberapa perdana menteri di Asia Tenggara dalam pertemuan di East Asian Summit 2013. (Baca: Jakarta Macet, Salah Siapa?)
Terkait hal tersebut, menurut Tigor, apa yang disampaikan SBY pernah disampaikan juga ke Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo. "Tahun 2011, SBY mengatakan hal sama pada Foke, lebih keras malah," kata dia. Menurut Tigor, SBY tak perlu mengatakan hal tersebut karena pemerintah pusat pun belum banyak membantu mengatasi kemacetan Jakarta. (Baca: Isu Kemacetan untuk Jatuhkan Elektabilitas Jokowi)
