Jokowi Beri Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum  

Reporter

Selasa, 12 November 2013 14:35 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menghadiri peresmian Kelurahan Sadar Hukum Provinsi DKI Jakarta di Gedung G kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 12 November 2013. "Kementerian bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kelurahan dan kecamatan yang sadar hukum," kata Amir sebelum acara peresmian dimulai, Selasa, 12 November 2013.

Kriteria Kelurahan Sadar Hukum ini adalah pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan yang mencapai 90 persen atau lebih, tidak terdapat perkawinan di bawah usia, serta rendahnya angka kriminalitas dan penyalahgunaan narkotik. "Selain itu, ada kriteria lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah," kata Amir.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan banyak hal yang perlu dibangun dari Jakarta dan memerlukan fondasi dari kesadaran hukum. "Jakarta itu banyak dilihat daerah lain. Kalau sampai tidak sadar hukum, bagaimana?" kata Jokowi.

Jokowi mengapresiasi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang menggagas inisiatif Kelurahan Sadar Hukum ini. "Saya sangat menghargai inisiatif yang memulai dari lapisan bawah, yaitu kelurahan," kata Jokowi.

Sebanyak 42 kelurahan mendapat penghargaan untuk kriteria sadar hukum. Di antaranya Halim Perdanakusuma, Kebon Pala, Rawamangun, Pulogadung, Kramat Jati, Dukuh, Rawa Terate, Malaka Jaya, Gedong, Susukan, dan Bali Mester dari Kota Jakarta Timur. Dari Jakarta Selatan, Kelurahan Setiabudi, Kuningan Timur, Senayan, Kramat Pela, Tebet Barat, Tebet Timur, Bangka, Kuningan Barat, Duren Tiga, Cikoko, Pejaten Barat, dan Pondok Pinang.

Untuk kelurahan di Jakarta Barat yang mendapat penghargaan adalah Roa Malaka, Mangga Besar, Tanjung Duren Utara, Slipi, Kembangan Selatan, dan Cengkareng Barat. Untuk Kota Jakarta Utara terdapat Kelurahan Sungai Bambu, Kelapa Gading Barat, Rawa Badak Selatan, Tugu Selatan, dan Kota. Dari Kepulauan Seribu terdapat Kelurahan Pulau Pari dan Pulau Harapan yang mendapat penghargaan.

ISMI DAMAYANTI


Berita Lainnya:
Cerita Lengkap Megawati tentang Karier Jokowi
5 Anak Pejabat yang Berurusan dengan Aparat
Marzuki: Tempo, Nanti Ketemu di Surga atau Neraka
Misteri Bungker Kuno di Solo Mulai Terkuak
Menteri UKM: Rakyat Tak Tahu Terima Kasih

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

2 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

8 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya