Menteri Kordinator Perekonomian, Hatta Rajasa dan Gubernur DKI Jakarta saat meninjau langsung kedatangan armada bus Transjakarta di Pelabuhan Indonesia Kendaraan Terminal, Tanjung Priuk, Jakarta, (23/12). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo secara tak langsung menyesalkan penolakan pembebasan bea masuk bus impor oleh Menteri Keuangan Chatib Basri. Hal ini terungkap dari bagaimana ia membandingkan pemberian insentif oleh Menteri Keuangan untuk mobil murah ramah lingkungan (LCGC) beberapa waktu lalu.
"Mestinya untuk transportasi massal diberi (insentif), lha wong yang LCGC (Low Cost Green Car) saja diberi. Mestinya loh," kata Jokowi usai jamuan makan malam bersama Megawati di rumah Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Rabu malam, 25 Desember 2013. Dia mengulangi kata-kata mestinya hingga tiga kali.
Meski begitu, Jokowi menegaskan penolakan Menteri Keuangan menghapus bea masuk bus impor tidak akan mempengaruhi program pembelian bus baru oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia juga mengaku menerima keputusan Menteri Keuangan Chatib Basri itu. "Ya enggak apa-apa," katanya.
Gubernur yang dikenal suka melobi orang lewat jamuan makan itu kemudian mengaku belum berencana melakukan pendekatan kepada Menteri Chatib. "Nanti lah, ini kan masih libur, urusan liburan dulu saja lah," ujar dia.
Keberatan terhadap keputusan Menkeu itu juga datang dari Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono. "LCGC itu kan bertentangan dengan program mengentaskan macet, coba sekarang dibantu untuk mendatangkan bus," kata Udar ketika dihubungi secara terpisah.
Biaya membeli bus membengkak lantaran bea impor yang dikenakan terhadap bus Transjakarta terbilang sangat besar. "Bea impornya itu yang sampai 40 persen dari harga bus," ujar Pristono.
Musababnya, bus-bus untuk transportasi umum itu menggunakan bahan bakar gas, sehingga masuk kategori barang mewah. Tak hanya bus, bajaj biru yang didapuk lebih ramah lingkungan juga terkena bea impor yang sama besarnya.
Dia juga ingin e-katalog untuk bus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) segera rampung. Dengan begitu, pembelian bus tak harus memakan waktu hingga setahun. "Sekarang kan masih pakai lelang, prosesnya lama jadi bus baru bisa datang pada akhir tahun," katanya.
