Tiga Kelemahan Sumur Resapan Jokowi

Reporter

Editor

Pruwanto

Senin, 27 Januari 2014 03:59 WIB

Pekerja melakukan pengeboran untuk membuat sumur resapan di Jakarta, Selasa (13/11). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah Kota DKI Jakarta tengah berupaya menggunakan berbagai cara untuk mengatasi banjir. Pengerukan kali dan danau merupakan satu dari berbagai cara yang tengah dilakukan. Ada juga sumur resapan untuk menampung air sementara ketika hujan turun.

Namun penggunaan sumur resapan dinilai tak efektif untuk menyelesaikan persoalan banjir. Peneliti Utama Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Edi Prasetyo Utomo menganggap semur resapan yang tengah digeber oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki kelemahan dalam mengatasi banjir.

"Sumur resapan saja tidak cukup (mengatasi banjir)," kata Edi Prasetyo seperti dikutip Majalah Tempo Edisi 27 Januari 2014. Apa saja kelemahan sumur resapan itu?

1. Secara konstruksi tak ada bak penampung sehingga sumur resapan itu cepat penuh terisi air.
Sumur resapan memiliki kemampuan menampung terbatas. Tanpa adanya kontruksi bak penampung jelas saja sumur resapan akan cepat penuuh. Apalagi ketika hujan turun deras.

2. Air permukaan kotor ikut masuk ke dalamnya.
Sebagai penampung air, sumur resapan yang semestinya berisi air bersih terkadang kemasukan air kotor yang berasal dari permukaan. Dampaknya, sumur akan cepat mati jika tak dibersihkan secara teratur.

3. Perlu perawatan sumur.
Masuknya air kotor memperlukan perawatan khusus terhadap sumur itu. Sumur harus dibersihkan secara berkala. Padahal warga DKI cenderung tidak taat membersihkan bagunan semacam itu. Selokan saja banyak dijumpai penuh sampah, apalagi sumur resapan.

UW | PRAGA UTAMA

Berita Terpopuler
Kata Ruhut Ihwal Popularitas Dahlan Iskan

Gempa Kebumen, Pantai Selatan Jadi Zona Aktif

Data Kerusakan Akibat Gempa Kebumen

Gempa Kebumen, Masjid di Banyumas Roboh

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

17 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

53 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan

16 Desember 2023

Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan

RDTR bukan hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai wahana inovasi yang juga mempertimbangkan beberapa isu global yang dihadapi

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Pakar Tata Kota Sebut Tata Ruang Jakarta Jadi Pemicu Banjir

27 Oktober 2022

Pakar Tata Kota Sebut Tata Ruang Jakarta Jadi Pemicu Banjir

Nirwono Joga menyebut banjir Jakarta adalah konsekuensi logis.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya