Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turun dari Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jururan Pluit-Monas di halte TransJakarta Balaikota, Jakarta, Jumat (7/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan masalah trayek Bus Kota Terintegrasi Bus Transjakarta yang diributkan pihak swasta perlu segera dipecahkan. Ia pun menawarkan solusi cepatnya.
"Solusi jangka pendeknya, ya restrukturisasi trayek agar trayeknya tidak tumpang tindih," ujar Danang saat dihubungi Tempo, Selasa, 11 Februari 2014.
Danang menjelaskan, yang dimaksud dengan restrukturisasi trayek adalah penataan ulang trayek angkutan milik pemerintah dengan angkutan swasta. Tujuannya agar trayek keduanya saling melengkapi, bukan bertumpuk.
Yang terjadi sekarang, trayek BKTB dan angkutan kota bertumpukan. Di wilayah Jakarta Utara, misalnya, BKTB melintas di trayek angkutan kota KWK U11, yaitu Pantai Indah Kapuk-Muara Baru. Hal ini berujung pada berkurangnya pemasukan angkutan swasta.
"Kenapa swasta ribut, karena manajemen risiko masih ada di mereka. Kalau penumpang mereka kurang, pemasukan mereka kurang, mereka akan teriak. Jadi, sebaiknya restrukturisasi trayek," ujar Danang. (Baca: BKTB Hadir, Pemasukan Sopir KWK 50 Persen Hilang)
Ditanyai apakah restrukturisasi itu berpotensi menimbulkan kecaman dari masyarakat yang lebih memilih BKTB dibanding angkutan swasta, Danang berkata tidak. Asalkan standar pelayanan dan tarifnya memuaskan.
"Masyarakat sebenarnya enggak peduli angkutan atau trayek yang mereka pakai itu milik pemerintah atau swasta asalkan standar pelayanannya jelas," ujar Danang.
Diberitakan sebelumnya, sopir KWK U11 trayek Pantai Indah Kapuk-Muara Baru memprotes kehadiran BKTB. Kehadiran BKTB memangkas pendapatan mereka sampai 50 persen. Mereka pun menuntut trayek BKTB dirubah agar tidak bersinggungan.
