Petugas membersihkan bus Trans Jakarta yang baru tiba dari China di Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta, Jakarta Timur, (29/11). Pemerintah DKI menambah armada TransJakarta untuk menunjang transportasi masal dan operasi busway di semua koridor. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo menginginkan Transjakarta bebas subsidi. Karena itu, pemerintah DKI berencana mengubah status Badan Layanan Umum Transjakarta menjadi badan usaha milik daerah (BUMD).
"Agar profesional, pelayanan lebih baik, subsidi bisa turun," kata Jokowi, Selasa, 18 Februari 2014, di Balai Kota. "Kalau dikelola dengan semestinya, enggak usah pake subsidi-subsidian tapi harganya tetap murah."
Menurut Jokowi, kini bentuk organisasi berstatus BUMD sedang disusun. Setelah jadi, organisasi ini akan membuat rencana bisnis. Selain memperbaiki pelayanan kepada penumpang, ia berharap BUMD ini bisa membuat bus terawat. "Ada maintenance, checking, controlling bus," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi sudah mengantongi nama-nama direktur BUMD Transjakarta. Jokowi masih enggan mengungkapkan nama mereka. Dia hanya menyatakan di antara mereka ada yang berpengalaman mengurus PT Kereta Api Indonesia, Perhutani, dan Citibank.
