Sebuah bus Trans Jakarta baru dari China tiba di Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta, Jakarta Timur, (29/11). Pemerintah DKI menambah armada TransJakarta untuk menunjang operasi busway di semua koridor dan akan menambah 400 armada pada 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduga ada prosedur yang tak dilakukan Dinas Perhubungan dan panitia lelang dalam proses pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang. Setelah melakukan investigasi selama sepekan, Inspektorat mengaku menemukan sejumlah kesalahan.
Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, Franky Mangatas mengatakan Dinas Perhubungan dan panitia lelang lalai dalam mengecek kemampuan peserta lelang. "Seharusnya mereka (panitia lelang) memeriksa barang dan perusahaannya, apakah perusahaannya mampu mendatangkan bus sebanyak itu," kata Franky di Balai Kota. (baca: Ahok: Pembayaran Sisa Busway Baru Tunggu BPKP)
Selain itu, Inspektorat juga curiga Dinas Perhubungan tidak menjalankan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tidak melanjutkan lelang pada tahun lalu. "Kesimpulannya, Dinas Perhubungan kurang kooperatif, " ujar Franky. "Padahal probity audit itu gunanya untuk menghindari terjadi hal-hal seperti ini, ngapain minta didampingi kalau enggak nurut?" ujar dia. (Baca: Busway Baru tapi Bekas Bahayakan Penumpang)
Namun laporan yang diberikannya kepada Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja belum final. Masih ada beberapa hal yang harus diklarifikasi ke Panitia Penerima Barang dan UP Transjakarta. Inspektorat masih memiliki waktu seminggu untuk melakukan investigasi. Setelah itu, Pemprov DKI Jakarta berencana bekerja sama dengan BPKP untuk menindaklanjuti temuan ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menduga Dinas Perhubungan dan panitia lelang memang mengarahkan syarat tender supaya pemenangnya bisa menggunakan bus produksi Cina. "Mereka pintar mainnya, secara dokumen, lelang dimenangkan dengan sah, tetapi saya curiga sudah diarahkan sebelumnya," ujar Basuki.
Pemprov nantinya akan meminta bantuan BPKP DKI Jakarta untuk menentukan apakah lelang itu dimenangkan secara sah. Jika semuanya memenuhi syarat, mereka tetap akan membayar bus yang sudah dipesan. "Tetapi kalau setelah itu ada temuan mark up, kami akan menyerahkannya ke pihak berwajib," katanya.
