Bersama Tim Ahli, Bupati Tangerang Penuhi Panggilan DPR

Reporter

Editor

Minggu, 20 Februari 2005 17:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membentuk tim ahli dan memastikan akan menghadiri panggilan Komisi VII DPR terkait kerusakan lingkungan dan peneibitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk reklamasi Pantai Mutiara Dadap, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Pertemuan yang direncanakan akan berlangsung di Ruang Nusantara DPR tersebut akan di mulai pukul 9.00 Wib sampai pukul 13.00 WIB. DPR meminta penjelasan bupati seputar reklamasi Pantai Dadap yang telah berlangsung selama dua tahun tanpa izin.Kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Tangerang, Deden Syukron, mengatakan, dalam memenuhi panggilan DPR tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membentuk tim untuk mendampingi Bupati Tangerang. Tim tersebut terdiri dari Asisten Daerah I dan II, Badan Perencanaan Daerah, DPRD, Bagian Hukum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Camat Kosambi dan Kepala Desa Dadap. "Ditambah beberapa orang ahli di bidang lingkungan dan Amdal," ujar Deden kepada Tempo, Minggu (20/2).Menurut Deden, tim yang akan mendampingi Bupati Tangerang Ismet Iskandar tersebut akan membantu memberikan penjelasan kepada DPR seputar masalah reklamasi Pantai Mutiara Dadap. Menurutnya, semua yang tergabung dalam tim tersebut merupakan instasi terkait dan mengerti akan permasalahan tersebut. Menurut Deden, kedatangan bupati bersama tim ini merupakan itikad baik dari pemerintah daerah agar masalah ini bisa tuntas.Sebelumnya Anggota Komisi VII DPR, Iedil Suryadi mengisyaratkan bahwa Bupati Ismet diminta datang ke rapat dengar pendapat guna menjelaskan masalah reklamasi Pantai Dadap dan dampak kerusakan lingkungan pantai yang ditimbulkannya.Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 25 Desember 2004 dan keputusan Rapat Komisi VII pada 12 Januari 2005. Menurut Iedil, Ismet diminta hadir pada 21 Februari di ruang rapat Komisi VII DPR Gedung Nusantara I Lantai I. "Kedatangannya akan sangat membantu dalam memperjelas duduk masalah sesungguhnya," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu.Joniansyah

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya