Mogok Massal Angkot Kota Bogor Bisa Diredam

Reporter

Editor

Kamis, 3 Maret 2005 17:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Berbeda dengan daerah lain yang setiap hari terjadi mogok massal, ternyata lain di Kota Bogor rencana mogok massal angkot Kota Bogor trayek 02 jurusan Sukasari - Bubulak berhasil diredam oleh Polisi Resort Kota Bogor, DPC Organda dan DPRD Kota Bogor. Semula ratusan sopir angkot mengancam akan melakukan mogok massal jika usulan tarif trayek terjauh tidak disetujui dewan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari saling pengertian antara pemilik dan sopir angkot dengan pihak terkait. Batalnya mogok massal disambut lega oleh semua pihak, termasuk para sopir angkot. Para sopir angkot bersyukur mereka bisa mencari uang lagi tanpa takut dicegat oleh provokator yang biasa memberhentikan angkot ditengah jalan. Sedangkan anggota DPRD, Polresta, DPC Organda lega karena para sopir tidak jadi mogok massal.Keberhasilan meredam mogok massal tidak lepas dari peranan pimpinan Polresta Bogor, yang berusaha mengantisipasi mogok massal. Kapolresta Bogor Ajun Komisaris Besar Irlan dan Wakapolresta Bogor, Komisaris Agus Nugroho langsung terjun ke titik rawan pencegatan angkot. Mereka memberi pengertian kepada para sopir agar tidak melakukan mogok massal yang akan merugikan warga Bogor."Soal tarif sudah ada ketentuan soal jarak terjauh terserah kebijakan sopir dan penumpangnya, tapi jangan menjadi provokator mogok massal bisa ditangkap," tegas Irlan. Ketegasan Kapolresta membuat para sopir angkot mengerti dan berjanji tidak melakukan mogok massal akhirnya para sopir mencari penumpang lagi. Sebelumnya ratusan pemilik dan sopir angkot mendatangi gedung DPRD di Jalan Kapten Muslihat Kota Bogor, belasan perwakilan dipersilahkan masuk untuk berbicara dengan Ketua dewan dan pimpinan fraksi, DPC Organda dan kepolisian. Mereka mengeluhkan SK Walikota Bogor tentang kenaikan tarif dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.200, padahal tarif rute Sukasari-Terminal Bubulak (jarak terjauh) yang sudah berlaku Rp 1.500,- sehingga banyak penumpang yang komplain."SK Walikota menurut kami berlaku untuk jarak terdekat, sedangkan jarak jauh yang sudah berlaku Rp. 1.500, sekarang kami minta dinaikan menjadi Rp. 1.800," kata Solihin sopir angkot 02. Ia mengeluh sudah beberapa kali harus ribut dengan penumpang soal tarif terjauh apalagi SK Walikota menetapkan jarak jauh dekat Rp.1.200. karena dalam SK Walikota tidak disebutkan jarak terjauh.deffan purnama

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

26 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Demo Buruh Blokade Jalan, Bekasi Macet Parah

30 November 2023

Demo Buruh Blokade Jalan, Bekasi Macet Parah

kemacetan akibat demo buruh meluas hingga kawasan Summarecon Bekasi dan Kranji hingga ke ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Baca Selengkapnya

Aksi Mogok Buruh Memprotes Reformasi Pensiun Prancis, Ribuan Ton Sampah Teronggok di Paris

14 Maret 2023

Aksi Mogok Buruh Memprotes Reformasi Pensiun Prancis, Ribuan Ton Sampah Teronggok di Paris

Pemogokan buruh yang berlarut-larut telah menambah putaran baru pada perselisihan Prancis yang membara atas reformasi pensiun

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya