Nyabu, Kerabat Bupati Dijerat Pasal Berlapis  

Reporter

Editor

Ali Anwar

Selasa, 6 Mei 2014 06:57 WIB

Ilustrasi penyitaan barang bukti narkotika sabu. Tempo/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Bekasi - Penyidik Satuan Narkoba Polresta Bekasi menjerat tersangka Udin Saefudin, kakak tiri Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, dengan pasal berlapis. "Dijerat dengan Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," ujar Kepala Satuan Narkoba Polresta Bekasi Komisaris Sudiyono, Senin, 5 Mei 2014.

Pasal tersebut juga disangkakan kepada dua rekannya, Fredi dan Rudi Yana. Karena itu, mereka terancam kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Selain itu, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal subsider 127 (1) hurup A UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Untuk pasal subsidernya, ancamannya 4 tahun penjara," katanya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kakak tiri orang nomor satu di Kabupaten Bekasi tersebut kini mendekam di ruang tahanan Polresta Bekasi. Pasalnya, menurut penyidik, sudah cukup unsur termasuk barang bukti berupa alat isap bong dan sisa sabu di dalam plastik. (Baca: Kerabat Bupati Bekasi Nyabu Sejak Enam Bulan Lalu)

Ketua Badan Narkotika Kabupaten Bekasi Rohim Mintareja mengatakan peredaran narkoba di wilayah setempat berdasarkan data dari Polresta Bekasi masih cukup tinggi. Namun, jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut terus mengalami penurunan. "Sulit diberantas peredaran di Kabupaten Bekasi," katanya kepada Tempo.

Tahun ini, kata dia, pihaknya mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 sebesar Rp 600 juta. Dana tersebut hanya digunakan untuk mensosialisasikan bahaya narkoba sebagai langkah pencegahan peredaran di masyarakat. "Sasarannya umum, mulai RT, sekolah, dan ormas," katanya.

Ihwal penangkapan keluarga Bupati, kata dia, pihaknya mengaku prihatin. Namun, di samping itu, dia juga mengapresiasi penegak hukum karena tanpa pandang bulu dalam melakukan pemberantasan narkoba. "Tidak mengganggu pemerintahan, beliau tahu mana fungsi keluarga dan pemerintahan," kata Rohim yang juga Wakil Bupati ini.

ADI WARSONO

Berita terkait

Polri Terapkan Pengamanan Berlapis Jaga World Water Forum Ke-10 di Bali

1 hari lalu

Polri Terapkan Pengamanan Berlapis Jaga World Water Forum Ke-10 di Bali

Untuk mengamankan KTT World Water Forum KE-10 di Bali, Polri terapkan pengamanan berlapis.

Baca Selengkapnya

Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

2 hari lalu

Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

Wacana memperpanjang batas maksimal usai pensiun anggota Polri membuka peluang masa jabatan Kapolri jadi lebih lama.

Baca Selengkapnya

Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

2 hari lalu

Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

Casis bintara Polri Satrio Mukhti berharap, tidak ada korban begal lain seperti dirinya.

Baca Selengkapnya

Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

2 hari lalu

Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

Polda Jabar telah sebarkan data DPO 3 orang diduga pelaku pembunuh Vina. Ketahui aturan penetapan daftar pencarian orang.

Baca Selengkapnya

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

2 hari lalu

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

2 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

3 hari lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

3 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

4 hari lalu

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

4 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya