Pedagang Kakilima Rawa Buaya Keluhkan Tingginya Pungutan

Reporter

Editor

Rabu, 16 Maret 2005 14:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Para pedagang di Sentra Pedagangan Kakilima Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, mengeluhkan tingginya pungutan. Menurut beberapa pedagang sayuran yang ditemui Tempo, Rabu (16/3), besarnya pungutan mencapai Rp 1 5 ribu per hari.Diangkapkan oleh mereka, pungutan terbesar justru yang tidak resmi. Pungutan resmi hanya uang kebersihan Rp 5.000. Sisanya, Rp 10 ribu, uang lain-lain yang dipungut oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan lembaga, kelompk, maupun perorangan. "Saban hari kami membayar uang pungut sebanyak itu (Rp 15 ribu)," keluh Jarim, pedagang buah kelapa di pasar itu. Dia mengungkapkan, umumnya pedagang sayuran dikutip pada tengah malam hingga dini hari. Jumlah pengutip yang datang silih berganti jumlahnya mencapai 10 orang. "Diluar pungutan sampah, ada 10 orang yang datang minta uang," katanya. Bagi pedagang, nilai uang Rp 15 ribu cukup besar.Pedagang tak hanya dipaksa membayar pungutan liar, tapi juga dihantui ketakutan jika berani menyoal "retrubusi" liar ini. "Saya tidak berani mengatakan ini. Coba bayangkan, berapa sih keuntungan pedagang sayur saban hari? Taruhlah untung Rp 20 ribu. Setelah dikurangi bayar pungutan, pulang hanya membawa Rp 5 ribu," keluh pedagang sayur yang minta namanya tidak disebutkan.Raden Rachmadi-Tempo

Berita terkait

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

3 Januari 2024

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.

Baca Selengkapnya

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

25 Juli 2023

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

13 November 2021

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) naik hingga 150 persen setelah 24 hari menerapkan e-Parking di 22 titik.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

19 Juli 2020

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

Pemprov DKI Jakarta menargetkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya setor PAD tahun 2020 sebesar Rp 64,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

16 Mei 2020

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

.Ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait hidup damai bersama COVID-19 dan implikasinya terhadap PSBB dan pendapatan asli daerah.

Baca Selengkapnya

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

1 Mei 2020

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

BKD Kota Depok mencatat terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai 25 persen sebagai dampak Covid-19.

Baca Selengkapnya

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

7 Maret 2020

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

Indef beranggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

23 April 2019

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar akan membebani masyarakat kelas menengah bawah.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

6 September 2018

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

Kota Bekasi optimistis penuhi target pendapatan Rp 2,4 triliun sampai dengan akhir tahun, meskipun waktu tersisa hanya empat bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

31 Oktober 2017

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) se Sumatera Selatan gencar menyisir wajib pajak di pedesaan hingga perkotaan.

Baca Selengkapnya