TEMPO.CO , Depok:Dua anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kepolisian Resor Kota Depok, Senin, 9 Juni 2014. Keduanya memeriksa kelayakan sejumlah tempat yang ada di kantor Polresta Depok.

Seorang anggota Komisioner Kompolnas, Inspektur Jendral Purnawiran Logan Siagian menyatakan, sarana dan prasarana Polresta Depok masih belum memadai. Termasuk bangunan penjara yang ada dibagian bawah bangunan kantor kepolisian itu. "Tempatnya sangat tidak manusiawi sekali. Ruangan sangat sempit dan sarana MCK sangat tidak memadai," katanya usai melakukan sidak, Senin, 9 Juni 2014.

Dia melanjutkan, kelayakan bangunan tahanan itu tidak memanusiakan tahanan. Ruangan tahanan melebihi kapasitas dengan menampung 56 tahanan. Daya tampung tahanan tersebut sebenarnya hanya untuk 40 tahanan. "Sinar matahari pun tidak bisa masuk, ini bisa membuat tahanan sakit," ujarnya.(Baca:Calon Dirjen Lapas Kritik Sidak Denny Indrayana)

Menurut Logan, ketidaklayakan ruang tahanan tidak saja terjadi di Polresta Depok. Tapi hampir semua Polres yang bernaung di bawah Polda Metro Jaya memiliki rumah tahanan yang buruk. Padahal, selama ini anggaran yang digelontorkan untuk kinerja lembaga penegak hukum setiap tahun berjumlah besar.

Sidak ini dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang mengeluhkan fasilitas di Polres. Data yang dimiliki Kompolnas sendiri menyebutkan, pengaduan paling banyak adalah mengenai kinerja Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Lalu Lintas. "Makanya kami coba klarifikasi ke Polresta Depok," kata Logan.

Untuk memperbaiki kinerja dan layanan, Logan meminta para petinggi Polresta Depok lebih mendekatkan diri ke masyarakat dan para anggota polisi yang lain. Hal ini untuk memantau kinerja personil dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kasus yang dilaporkan.

Selian itu, dirinya juga mendesak Kepala Daerah ikut membantu pihak kepolisian dalam membantu pembangunan sarana dan prasarana Polresta Depok. Terlebih pada bagian bangunan penjara yang tidak layak. Mereka pun juga telah mendesak Kapolri menggelontorkan anggaran yang diberikan negara kepada Polres dalam meningkatkan pelayanan publik. "Coba dibayangkan makanan tahanan hanya sebesar Rp 10 ribu sehari, apakah bisa kenyang tahanan," katanya.

Menurut Logan, ada delapan keluhan besar dalam Satuan Satlantas dan Reskrim diantaranya masalah penyidikan tindak pidana, pengungkapan kasus sengketa tanah, pengungkapan kasus kecelakaan, pembuatan SIM, pembuatan SKCK, Pelayanan SPK, dan quikrespon, serta proses penyidikan. Dari ribuan kasus yang dilaporkan setiap tahun, hanya 30 persen yang terungkap. Sisa kasus tersebut pun masih menggantung dan dalam proses penyelidikan. "Ini sudah tidak wajar sekali, sama halnya dengan pelayanan SIM yang selalu disoroti," katanya.

Anggota Komisioner Kompolnas lainya, Edi Hasibuan mengatakan, tak hanya Polresta Depok saja yang banyak dilaporkan masyarakat. Pengaduan paling besar terkait pelayanan kepolisian terjadi di Polres Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Polresta Bekasi Kota/Kabupaten. Keluhannya juga ditujukan kepada Sat Reskrim dan Satlantas. "Warga mengeluh lambannya penyidikan yang dilaporkan dan masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa terungkap," ujarnya.

Menanggapi masalah itu, Wakil Kepala Polresta Depok Ajun Komisaris Besar Irwan Anwar mengatakan, delapan keluhan yang dilaporkan masyarakat tersebut bukanlah perkara yang menjadi atensi jajarannya. Sebab, kasus yang dilaporkan hanya persoalan sepele yang terjadi antara pelapor dan terlapor yang saling melaporkan diri. "Tidak ada persoalan dalam keluhan itu, karena hanya kasus ringan saja, kebanyakan yang melaporkan tidak mengetahui persoalan hukum," katanya.

Saat ditanya mengenai sarana dan prasarana, Irwan menyatakan akan segera mengajukan alokasi tersebut ke Polda dan Mabes Polri. Namun demikian, mereka tidak bisa memaksakan hal tersebut, karena itu merupakan keputusan dari Mabes Polri. "Kami akan mengajukan anggarannya."
ILHAM TIRTA

Berita lainnya:
Hatta Menolak Berspekulasi Soal Peneror Bom
Hari Jadi Bogor, Istana Dibuka untuk Umum
Bawaslu Bertemu Panglima TNI