TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ada pihak yang mengancam akan mengebom Balai Kota pada Sabtu kemarin. Ancaman tersebut ditujukan kepada Joko Widodo alias Jokowi, calon presiden sekaligus gubernur nonaktif. (Baca juga: Pengumuman Pilpres, Balai Kota DKI Dijaga Ketat)
Jokowi kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan pemenang pemilihan presiden pada Selasa sore, 22 Juli 2014. "Mengancam Pak Jokowi karena beliau besok pulang ke Balai Kota. Makanya kami amankan," kata dia di Balai Kota, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca juga: Pengumuman Pilpres, Jokowi ke Waduk Pluit)
Menurut dia, pelaku mengirimkan ancaman tersebut melalui faksimile ke bagian biro umum. "Aku tidak inget isi faksnya. Pokoknya ngancam Jawa. Kalau Jawa, tidak mungkin ke Ahok." (Baca juga: Ini Mekanisme Jokowi Mundur Sebagai Gubernur DKI)
Ia melanjutkan, "Isinya pakai Bahasa Indonesia: hati-hati mau pulang. Kami bisa ngebom Balai Kota, kantor kamu." Menurut Ahok, sapaan Basuki, Jokowi disebut oleh pelaku sebagai Si Jawa. (Baca: Ahok Kaget Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres)
Mendapatkan ancaman, Ahok pun meminta kepolisian untuk menyisir gedung Balai Kota. Polisi, kata dia, pada malam hari langsung menyisir gedung sampai lantai 20. Selain itu, Ahok pun memerintahkan untuk menghidupkan kembali metal detektor di gedung Blok B dan Blok G Balai Kota.
Sejak dua hari lalu, alat pemindai atau metal detektor di Blok B, tepatnya pintu samping masuk Balai Kota dihidupkan. Biasanya alat pemindai tersebut mati. Setiap tamu yang hendak menuju ruangan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta pun harus melewati alat tersebut.
Namun begitu, alat x-ray tidak berfungsi. "Error x-ray-nya," ujar Rohiman, petugas pengamanan dalam Balai Kota. Ia juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap para pengunjung. "Yang kami cari detonator sama pisau." Menurut Ahok, alat pemindai diaktifkan hingga pengumuman pemenang pilpres oleh KPU. Tidak hanya di Blok B, alat detonator juga dihidupkan di Blok G Balai Kota.
ERWAN HERMAWAN
Berita terpopuler
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres
Umat Kristen Irak Diminta Pindah Agama
Begini Kantor Jokowi Sebelum Pengumuman Pilpres
Berita terkait
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI
2 jam lalu
Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.
Baca Selengkapnya9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK
3 jam lalu
Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
4 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?
4 jam lalu
Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik
9 jam lalu
Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaJokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya
9 jam lalu
Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?
Baca SelengkapnyaBos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri
10 jam lalu
Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.
Baca SelengkapnyaReaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas
10 jam lalu
Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.
Baca SelengkapnyaBahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi
17 jam lalu
Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan
18 jam lalu
Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.
Baca Selengkapnya