Karyawan Kantor Pilih Selfie di Depan Barracuda

Reporter

Kamis, 21 Agustus 2014 12:39 WIB

Para wartawan menunggu di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden di Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pekerja kantor di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi berfoto ria di depan mobil barracuda dan armor wolf. Mobil pasukan pengamanan huru-hara yang terparkir di depan gedung Kementerian Perhubungan itu menjadi perhatian warga. "Foto untuk kenang-kenangan saja. Kebetulan juga parkir di depan kantor," kata Sido Aris, petugas keamanan di kantor Kementerian Perhubungan kepada Tempo, Kamis, 21 Agustus 2014.

Aris terlihat bergantian foto dengan kawannya di tengah mobil barracuda dan armor wolf. Ia mengaku tidak tahu apa nama mobil tersebut. "Baru kali ini juga foto di depan begini," ujarnya. (Baca: Yang Lain Orasi, Tiga Pendukung Prabowo Ini Tidur)

Sugeng Wahono, 50 tahun, juga terlihat asyik memotret diri sambil bersandar di mobil berbahan dasar baja tersebut. "Lumayan nanti buat ganti foto profil di BBM (Blackberry Messenger)," katanya sambil tertawa. Menurut pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika ini, kantornya sepi, begitu juga di jalan raya. Maka, ia menggunakan kesempatan ini untuk berfoto-foto. (Baca: Putusan DKPP Tak Mengubah Hasil Pemilu Presiden)

Sugeng mengajak karyawan lain, Andre Permana, 23 tahun, untuk berfoto. Dengan ponsel pintarnya, Andre kemudian membidik Sugeng dari berbagai sisi. Begitu pula Andre, ia segera memasang kaca mata hitam saat difoto oleh Sugeng. "Paling untuk foto Whatsapp," katanya.

Brigadir Edy Santoso dari Tim Ransis atau tim evakuasi mengatakan mobil barracuda dan armor akan dikeluarkan jika massa sudah terlihat rusuh. "Barracuda masuk terlebih dahulu untuk mendorong massa. Jika terpantau masih ada provokator, maka mobil armor akan keluar," kata dia.

Mobil armor wolf adalah kendaraan penyemprot gas air mata. Badan mobil terbuat dari baja dan bermesin sama seperti mobil Land Cruiser seri terbaru. (Baca:Pendukung Prabowo Dihalangi Masuk MK dan Jika Kalah, Massa Prabowo Ancam Masuk ke Gedung MK)

PUTRI ADITYOWATI


Berita Lainnya:
Suriah Negara Paling Berbahaya bagi Wartawan
Wartawan Dipenggal ISIS, AS Luncurkan 14 Serangan
Bunderan HI Lancar, Jalan Menuju Sudirman Macet
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror IS

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

1 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

1 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

1 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

1 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

1 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

2 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

2 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya