TEMPO.CO, Depok - Sekitar 60 ribu warga Depok belum memiliki ijazah. Karena itu, pemerintah menyisir wilayah tersebut untuk diikutkan dalam program belajar Kejar Paket A, B, dan C.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila mengatakan dinasnya akan menjaring 20 ribu warga dari berbagai tingkatan untuk tahap awal. Pada 2015 ditargetkan seluruh warga Depok sudah mengantongi ijazah.

"Diperkirakan ada 40-60 ribu warga yang belum punya ijazah, rata-rata kalau yang sudah di atas 20 tahun wajib kita jaring," kata Herry, Senin, 8 September 2014.

Herry mengatakan optimalisasi penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar-Mengajar (PKBM) ini sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan Depok. Tujuannya, warga yang belum mengenyam pendidikan bisa belajar melalui PKBM hingga mengantongi ijazah yang bisa diperlukan untuk masa depan. "Dengan optimalisasi PKBM, kita menjaring warga yang belum memiliki ijazah," katanya.

Menjaring warga untuk kembali belajar bukan hal mudah, apalagi bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Namun Dinas Pendidikan optimistis target 2015 seluruh warga Depok mengantongi ijazah tercapai. Untuk itu, sejak Mei lalu, pemerintah gencar menyisir pelosok Depok untuk menjaring warga yang belum berijazah. "Sistemnya jemput bola. Kami jaring mereka baik di terminal, mal-mal, dan seluruh lapisan kami akan jangkau," kata Herry.

Herry mengatakan keseluruhan proses PKBM itu dibiayai oleh pemerintah. "Termasuk saat ujian, semuanya gratis," kata Herry. Meski pemerintah memprioritaskan program ini bagi warga Depok, tidak menutup kemungkinan warga daerah di sekitar Depok pun ikut merasakannya.

Menurut dia, seluruh warga Depok wajib mengantongi ijazah untuk berbagai keperluan. Seperti melamar pekerjaan, pengajuan kredit di bank, dan urusan administrasi kependudukan. Saat ini warga yang belum berijazah bisa terhambat. "Intinya, untuk menaikkan taraf hidup warga," katanya.

Pada 2 September lalu, pemerintah menjaring anak putus sekolah di Terminal Depok. Terminal dipilih karena masyarakat berpendidikan rendah dan putus sekolah cukup banyak di sana. Dinas Pendidikan pun membuka stan di terminal agar masyarakat dapat mendaftarkan diri.

Di stan tersebut tersedia pendaftaran sesuai jenjang yang ingin dipilih masyarakat. Paket A diperuntukkan bagi mereka yang belum memiliki ijazah SD; Paket B bagi mereka yang belum memiliki ijazah SMP; dan Paket C bagi mereka yang belum memiliki ijazah SMA.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail berharap penjaringan anak-anak putus sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan berjalan lancar. Meski tidak menyebutkan angka anggaran yang dialokasikan, Nur Mahmudi menegaskan semua pembiayaan ditanggung pemerintah. "Kami telah mengalokasikan APBD untuk menyukseskan wajib belajar 12 tahun ini di Kota Depok," katanya.

Menurut dia, masyarakat akan memiliki kesempatan kerja yang lebih baik jika punya ijazah pada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan, kata dia, merupakan pembangunan nonfisik bagi masyarakat. "Karena kita harus mempersiapkan diri menyambut datangnya ASEAN Economic Community," katanya.

Nur Mahmudi menjelaskan, pada ASEAN Economic Community nanti, persaingan dan tantangan semakin besar. Karena itu, masyarakat perlu dibekali pendidikan dan keterampilan yang memadai. "Target pendataan kejar Paket A, B, dan C ini tidak terhingga. Semakin banyak, semakin bagus," ujarnya. Pemerintah akan mengutamakan nasib warganya. "Tapi, jika ada masyarakat dari wilayah sekitar mendaftar, tetap akan diterima."

ILHAM TIRTA

Terpopuler:
Bima Arya Ingin Balai Kota Bogor Dipindah
Mulai Hari ini, Parkir Liar Didenda Rp 500 Ribu
Hati-hati, Parkir Sembarangan Didenda Rp 500 Ribu
Denda Parkir Liar Akan Berlaku di Lima Titik Ini
Tertarik Jadi PNS DKI, Ini Syaratnya