TEMPO Interaktif, Jakarta:Polda Metro Jaya memeriksa Biro Hukum Pemda DKI Jakarta, Budi Hartono, Selasa (3/5). Budi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus pemalsuan tanda tangan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, untuk Surat Izin Prinsip Pengusahaan Angkutan Taksi oleh PT Primer Metro Transindo yang dikeluarkan pada Oktober 2003. "Dalam pemeriksaan Budi mengatakan bahwa Biro Hukum sudah memeriksa Bambang Garjito (Kepala Sub Dinas Angkutan dan Penumpang Umum). Dalam pemeriksaan itu Bambang mengaku telah memproses surat persetujuan tersebut," jelas juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Pol Tjiptono. Tjiptono menuturkan, dalam pemeriksaan oleh Unit V Satuan Kendaraan Bermotor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Budi menjelaskan bahwa awal mula kasus ini adalah ditemukannya foto copy surat persetujuan prinsip pengusahaan taksi di Biro Administrasi Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya, ditanyakan ke Biro Administrasi ternyara surat maupun berkasnya tidak ada. Format surat juga mencurigakan karena tidak sesuai yang berlaku di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya Biro Hukum Pemda DKI Jakarta melakukan pemanggilan terhadap Biro Umum, Biro Administrasi dan Dinas Perhubungan DKI, dan didapatlah pengakuan Bambang tersebut. Pihak kepolisian terus menindaklanjuti laporan No 1177/K/IV/2005/SPK unit II tertanggal 8 April 2005 ini. Karena Polda baru mendapat pengakuan sepihak dari pihak pelapor, maka penyidik juga berencana untuk memeriksa Biro Umum dan Biro Administrasi Pemda. "Kedua Biro itu akan diperiksa Senin (9/5) nanti," ungkapnya. indriani