Kasus Transjakarta, Kejaksaan Belum Butuh Jokowi

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 19 September 2014 22:30 WIB

Jokowi. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Widya Pramono mengatakan presiden terpilih, Joko Widodo, belum akan dipanggil menjadi saksi kasus korupsi pengadaan bus Tranjakarta. "Belum ada kesaksian dan keperluan yang mendesak Jokowi dipanggil," kata Widya di ruang kerjanya, Jumat, 19 September 2014.

Hingga kini, kata Widya, penyidikan masih terkait dengan kesaksian tersangka yang sudah ditangkap. Mereka adalah bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, dan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Prawoto. (Baca: Jokowi Bilang Kasus Transjakarta bak Sabun Colek)

Kejaksaan tidak terpengaruh oleh desakan pihak luar yang mengatakan Jokowi harus diperiksa. "Jika penyidik belum memanggil (Jokowi), ya tidak kami panggil," ujar Widya. Penyidik hingga saat ini belum bisa memperoleh bahan penyidikan dari pemeriksaan para tersangka. (Baca: Kata Udar Soal Bus Transjakarta yang Meledak)

Namun, Widya menegaskan tidak akan melepas siapa pun yang terlibat dalam kasus pengadaan bus Transjakarta. Jaksa akan segera memeriksa siapa pun yang diperlukan untuk dimintai keterangannya. "Tunggu saja pemeriksaan berikutnya," kata Widya.

Penetapan Udar dan Prawoto sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun dan pengadaan bus peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Baca: Udar Pristono Sebut Kekayaan dari Warisan)

Jokowi menilai penahanan Udar oleh Kejaksaan Agung murni urusan penegak hukum. Ia tak mau berpolemik menanggapi persoalan yang membelit anak buahnya itu. "Itu (penangkapan Pristono) diserahkan ke wilayah hukum. Itu sudah wilayah hukum," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis, 18 September 2014.

Kejaksaan sebelumnya lebih dulu menetapkan dua tersangka pada 24 Maret 2013. Mereka adalah Dradjat Adhyaksa, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway, dan Setyo Tuhu, Ketua Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

ANDI RUSLI

Berita terpopuler lainnya:
Nikah Beda Agama, Ini Kata Menteri Agama
Mobil Jakarta Dilarang ke Bogor, Ahok Temui Bima
Susun Kabinet, Jokowi Tiru Jurus SBY
Jokowi Disebut Ingkar Janji, Ini Pembelaan Ruhut

Berita terkait

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

6 jam lalu

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

9 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

12 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

12 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

12 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

16 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

16 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

17 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

21 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya