TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan sekitar 4.300 personel diturunkan untuk mengamankan jalannya pelantikan anggota DPR periode 2014-2019. "Itu gabungan dari polda dan polres," kata Rikwanto, Selasa, 30 September 2014. (Baca: Pelantikan Anggota DPR, Awas Pengalihan Lalu Lintas)
Kepolisian, kata Rikwanto, akan melakukan pengamanan dengan pola empat ring. Pada ring pertama, personel akan ditempatkan di dalam ruangan pelantikan. Ring kedua, personel ditempatkan di sekitar gedung Dewan. (Baca: Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?)
Ring ketiga di komplek parlemen dan ring keempat ada di luar komplek parlemen. Kepolisian juga menyiapkan rencana kontingensi dengan kesiapan sebanyak 19 ribu personel gabungan kepolisian dan TNI. (Baca: Persiapan Ade Rezki Pimpin Pelantikan Anggota DPR)
Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto mengatakan pihaknya menyiapkan rencana pengalihan arus lalu lintas. "Sifatnya situasional," kata dia. (Baca: Berbaju 'Gembel' Saat Gladi Bersih Pelantikan DPR)
Bagi kendaraan dari arah Cawang yang mengarah ke gedung DPR, di fly over akan dialihkan ke arah kiri menuju Graha Pemuda-Jalan Asia Afrika hingga Permata Hijau dan seterusnya. Sedangkan dari arah Jalan Asia Afrika menuju gedung DPR bagian belakang, akan dialihkan ke sebelah kanan dari traffic light Lapangan Tembak ke arah Graha Pemuda, fly over Taman Ria dan Jalan Gatot Subroto. Selain itu, polisi juga menyiapkan titik pengalihan arus lalu lintas di Semanggi, Simpang Kuningan, dan Cawang.
NINIS CHAIRUNNISA
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada
Berita terkait
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
36 menit lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
5 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
19 jam lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
20 jam lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
20 jam lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca SelengkapnyaRespons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
21 jam lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
22 jam lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca SelengkapnyaUsia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun
23 jam lalu
Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.
Baca SelengkapnyaTiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara
23 jam lalu
Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya