4.300 Polisi Jaga Pelantikan Anggota DPR  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 1 Oktober 2014 08:09 WIB

Pasukan berkuda dari kepolisian melakukan pengamanan di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta (1/5). Hal ini untuk mengatisipasi unjukrasa yang dilakukan oleh buruh dalam rangka Hari Buruh sedunia. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan sekitar 4.300 personel diturunkan untuk mengamankan jalannya pelantikan anggota DPR periode 2014-2019. "Itu gabungan dari polda dan polres," kata Rikwanto, Selasa, 30 September 2014. (Baca: Pelantikan Anggota DPR, Awas Pengalihan Lalu Lintas)

Kepolisian, kata Rikwanto, akan melakukan pengamanan dengan pola empat ring. Pada ring pertama, personel akan ditempatkan di dalam ruangan pelantikan. Ring kedua, personel ditempatkan di sekitar gedung Dewan. (Baca: Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?)

Ring ketiga di komplek parlemen dan ring keempat ada di luar komplek parlemen. Kepolisian juga menyiapkan rencana kontingensi dengan kesiapan sebanyak 19 ribu personel gabungan kepolisian dan TNI. (Baca: Persiapan Ade Rezki Pimpin Pelantikan Anggota DPR)

Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto mengatakan pihaknya menyiapkan rencana pengalihan arus lalu lintas. "Sifatnya situasional," kata dia. (Baca: Berbaju 'Gembel' Saat Gladi Bersih Pelantikan DPR)

Bagi kendaraan dari arah Cawang yang mengarah ke gedung DPR, di fly over akan dialihkan ke arah kiri menuju Graha Pemuda-Jalan Asia Afrika hingga Permata Hijau dan seterusnya. Sedangkan dari arah Jalan Asia Afrika menuju gedung DPR bagian belakang, akan dialihkan ke sebelah kanan dari traffic light Lapangan Tembak ke arah Graha Pemuda, fly over Taman Ria dan Jalan Gatot Subroto. Selain itu, polisi juga menyiapkan titik pengalihan arus lalu lintas di Semanggi, Simpang Kuningan, dan Cawang.

NINIS CHAIRUNNISA

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

36 menit lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

5 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

19 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

20 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

20 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

21 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

22 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

23 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

23 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya