Sea World Tawarkan Royalti Jumbo ke PT Jaya Ancol

Reporter

Editor

Mustafa moses

Selasa, 11 November 2014 12:37 WIB

SeaWorld

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Hubungan Masyarakat Sea World Indonesia, Teddy Sukmawinata, mengatakan pihaknya berjanji akan menawarkan royalti yang lebih besar kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. (Baca: Sea World dan Ancol Siapkan Mediasi).

Ia menolak menyebutkan angkanya karena masih menunggu permintaan Ancol untuk besaran royalti tersebut. "Sampai sekarang belum ada kabar dari Ancol mau minta berapa. Kalau sudah disebut, kan enak. Kami tinggal setuju atau tidak," kata dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 11 November 2014.

Selama 20 tahun kontrak pertama, Sea World membagikan royalti sebanyak lima persen dari penjualan tiket per bulan. Sedangkan, dari pendapatan souvenir dan makanan sebanyak enam persen.

Pada 2011 lalu, Sea World sempat mengajukan penurunan royalti, yakni menjadi tiga persen. Jelas saja, Ancol menolaknya. Oleh karenanya, Sea World akan menyanggupi bila Ancol menginginkan kenaikan royalti. (Baca: Ancol Resmi Tutup Sea World)

"Ya tidak masalah, yang penting kan diomongkan. Nah, sejauh ini belum ada omongan mintanya berapa. Soal setuju atau tidak, bisa didiskusikan lagi," ujarnya.

Hingga saat ini, belum ada titik temu kesepatakan kembali kontrak berikutnya. Ancol menginginkan Sea World menyerahkan asetnya terlebih dahulu sesuai perjanjian build, operate, dan transfer (BOT). Sementara itu, Sea World menuntut Ancol menjamin bahwa pengelola wahana bawah laut tersebut tetap Sea World Indonesia.

DEWI SUCI RAHAYU

Baca Berita Terpopuler
Jokowi Jadi Primadona di APEC
Bahasa Inggris Jokowi Dipuji

Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia

Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana

FPI Siapkan Pengganti Ahok, Namanya Fahrurrozi





Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

25 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bahas IEU-CEPA, Mendag: Uni Eropa Harus Siap Fleksibel dalam Perundingan

26 Agustus 2023

Bahas IEU-CEPA, Mendag: Uni Eropa Harus Siap Fleksibel dalam Perundingan

Mendag menegaskan Indonesia mau mempercepat penyelesaian Perundingan IEU-CEPA.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Ada Sengketa Bisnis tapi Tak Ingin ke Pengadilan? Bawalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia

23 Oktober 2022

Ada Sengketa Bisnis tapi Tak Ingin ke Pengadilan? Bawalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia

BANI menyediakan pilihan jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan bentuk alternatifnya.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998

9 September 2022

Pengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998

Melansir laman Pengadilan Negeri Kota Medan, pada awal pembentukannya, pengadilan niaga terbatas hanya mengadili perkara kepailitan.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan

9 September 2022

Pengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan

Tahapan-tahapan dalam persidangan Pengadilan Niaga berbeda dengan tahap persidangan pengadilan lainnya.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya