Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa wartawan sebelum pelantiakan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Dalam pelatikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, perwakilan dari Koalisi Merah Putih sama sekali tidak hadir. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memangkas jumlah kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Dari 54 ribu kegiatan dalam APBD 2014, kini yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya sekitar 20 ribu kegiatan.
"Sesuai dengan keinginan Gubernur, kami buang kegiatan yang tidak perlu," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro saat dihubungi, Ahad, 21 Desember 2014. (Baca: Ahok Bangun LRT Kebayoran-Kelapa Gading)
Andi mengatakan ada beberapa kegiatan yang dianggap Ahok tidak perlu dan mesti dibuang. Di antaranya kegiatan untuk sosialisasi, koordinasi, perjalanan luar negeri, uang kepanitiaan, honorarium kegiatan, dan lainnya. "Pokoknya kegiatan yang tidak dibutuhkan masyarakat," ujarnya. (Baca: Ahok Mencak-mencak di Balai Kota, Apa Sebabnya?)
Andi mencotohkan anggaran honorarium dalam APBD 2014 mencapai Rp 2,3 triliun. Dalam RAPBD 2015, anggaran tersebut tidak ada. Selain itu anggaran tiap kegiatan milik satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kurang strategis dipangkas sampai 50 persen. (Baca: Alasan Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam)
Contoh lainnya adalah anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Dinas Pariwisata mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun pada RAPBD 2015. Namun Ahok menolak jenis kegiatan dan jumlahnya. Akhirnya Dinas Pariwisata hanya menerima uang sebesar Rp 650 miliar untuk tahun depan. (Baca: Mengapa Ahok Emoh Pakai Swasta untuk Keruk Sungai?)
Andi mengatakan pemangkasan jumlah kegiatan agar hemat anggaran. Selain itu dana honorarium serta anggaran dinas yang dipotong dialihkan ke kegiatan yang lebih penting, misalnya penanggulangan banjir, mengatasi kemacetan, membangun rumah susun, dan penerangan jalan umum. "Kalau Dinas Pekerjaan Umum minta dana banyak kami kasih," kata Andi. (Baca: Ahok: Bicara Saya Sering Off Side, Jokowi...)
