TEMPO Interaktif, Jakarta:Tersangka kasus dugaan korupsi KPUD DKI, Mohamad Taufik, kembali mengajukan penangguhan penahanan. Permohonan tersebut disampaikan oleh pengacaranya Saprianto Refa, yang tiba di Kejaksaan Tinggi DKI sekitar pukul 13.30 WIB. ?Jika penangguhan penahanan dianggap terlalu sulit, maka kami meminta pengalihan penahanan dari tahanan negara menjadi tahanan kota atau rumah,? ujar Refa, di Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kamis (14/7). Jika pada permohonan penangguhan penahanan yang pertama Taufik dijamin oleh istrinya Sri Wahyuni, maka kali ini Taufik dijamin oleh 48 tokoh yaitu tokoh politik, agama, anggota DPR, anggota DPRD, dan tokoh wanita. ?Saya tidak etis menyebutkan namanya,? ujarnya. Ke-48 tokoh tersebut menjamin Taufik tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan normative seperti melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan yang sama. ?Kejaksaan Tinggi tidak cukup memiliki alasan untuk menahan Taufik,? katanya.Refa mengatakan, pada pemeriksaan tahap kedua yang dilakukan Rabu (13/7) sore, Taufik dijejali 22 pertanyaan yaitu masalah tata cara pengeluaran uang di KPUD, tata cara pengajuan anggaran ke pemda DKI, pajak, pengadaan rompi, dan lain-lain. Menurut Refa, semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah dikerahkan pada empat divisi yangs udah terbentuk pada pleno KPU. Sehingga, tangung jawab pelaksanaan pekerjaan ada diempat divisi tersebut. ?Bukan pada Taufik, Taufik hanya pada tataran kebijakan,? ujarnya. Sementara itu, hari ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka ketua divisi II bidang logistik dan keuangan, Ariza Patria. Pemeriksaan dilakukan ketua tim penyidik, Syaiful Thahir, dan anggota Desy Meutia, dirumah tahanan Salemba. Kejati juga akan memeriksa tiga anggota KPUD yang lain yaitu, Juri Ardiyantoro, Hamdan Rasyid, dan Muflizar, pada Senin (18/7) depan. badriah