TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah, A.M. Fatwa, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menemukan dugaan korupsi dalam penganggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Dia menilai penindakan KPK bisa menghentikan kisruh dana siluman APBD DKI.
"KPK harus menemukan apa yang Gubernur DKI tuduhkan," kata Fatwa dalam diskusi antikorupsi Liputan6 di Cafe Brewerkz, Jakarta, Ahad, 15 Maret 2015.
Menurut Fatwa, KPK bisa saja melakukan pencegahan korupsi terkait dengan kisruh tersebut. Namun, dengan kewenangan penindakan, seharusnya KPK bisa mencari pihak yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi tersebut. "Sebaiknya cepat," kata eks Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu.
Kisruh dana siluman bermula dari pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI berusaha menggolkan dana siluman dalam RAPBD. Hasil pemeriksaan tim Ahok menemukan selisih Rp 12 triliun dalam RAPBD yang diajukan melalui e-budgeting dengan yang disetujui dalam rapat paripurna DRPD.
Pada 27 Februari lalu, Ahok melaporkan dugaan korupsi tersebut ke KPK. Wakil Ketua KPK sementara, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan lembaganya sedang menelaah dugaan korupsi dari pelaporan Ahok.
Salah satu pos anggaran yang mencurigakan adalah pembelian uninterruptible power supply (UPS) atau penyimpan daya senilai hampir Rp 6 miliar untuk tiap sekolah di puluhan sekolah. Belakangan, pihak sekolah menyatakan tak pernah mengajukan anggaran yang dimaksud.
Memanasnya hubungan Ahok dengan DPRD berlanjut pada pengajuan hak angket oleh parlemen DKI. Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Gerindra, Muhammad Taufik, menyebut angket bakal berujung pada penggulingan Ahok.
MUHAMAD RIZKI
Berita terkait
Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum
11 jam lalu
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi
13 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa
15 jam lalu
Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya
18 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
1 hari lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
1 hari lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaSoal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca SelengkapnyaLaporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
2 hari lalu
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.
Baca Selengkapnya