Orang tua murid mengantri saat mengambil formulir pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 68 Salemba, Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Sudah kedua kalinya Suwoto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 60 Jakarta Barat, menelan kekecewaan karena gaji yang terlambat turun. Sudah kedua kalinya ia terlambat menerima gaji pada 2015 ini.
"Tunjangan untuk bulan Januari saya terima Maret dan dipotong pula. Permintaan saya itu nggak muluk-muluk, yang penting tepat waktu," katanya kepada Tempo, Senin, 6 Januari 2015.
Pertama kali ia terlambat menerima gaji pada bulan Januari dan dipotong sebesar Rp 300 ribu. "Februari tepat waktu tapi dipotong lagi Rp 300 ribu. Jadi selama dua bulan itu ada potongan sebesar Rp 600 ribu," kata Suwoto.
Pada Maret, ia menerima gaji tepat waktu dan menerima pengembalian potongan yang tak jelas maksudnya itu sebesar Rp 600 ribu. Namun, tunjangannya disunat. Suwoto kecewa, tunjangan yang seharusnya sudah kali diterima, tapi baru satu kali.
"Saya itu sangat mengandalkan tunjangan, sebab gaji saya habis untuk menyicil rumah sebesar Rp 3,1 juta," kata dia. Suwoto menuturkan tak berani mengharapkan tunjangan sertifikasi.
Guru bahasa Indonesia SMK Negeri 60, Evi Yulalia, lebih beruntung nasibnya. Tunjangannya tak disunat.
Namun Evi cemas karena janji pemerintah memberikan gaji tanggal enam tak juga terealisasi. "Kalau yang pertama kali itu alasannya karena ada perombakan struktural. Kalau ini alasannya apa, saya sama sekali tak tahu."
Zulhelma, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMA Negeri 84, juga mengutarakan kegelisahan yang sama. "Belum ada keterangan apa-apa kenapa ini telat lagi," katanya.
Menurut Zulhelma, rencananya hari ini (Senin) ada pembayaran gaji guru plus tunjangan untuk bulan Februari. Disusul tanggal 18 pembayaran tunjangan guru untuk bulan Maret.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 84, Arif Trihatmanto, juga kecewa dengan keterlambatan ini. "Teman ada yang sudah berusaha mention Twitter Ahok tapi belum ada tanggapan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman belum memberikan konfirmasi terkait dengan hal ini meskipun sudah berulang kali dihubungi.
