Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita PKL Kota Tua Jakarta Senang Raih Untung setelah Pindah ke Gedung Kantor Pos

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Warga berjalan di jalur pedestrian di kawasan Kota Tua, Jakarta, Ahad, 11 September 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua dengan menata trotoar untuk pejalan kaki lengkap dengan guiding block dan jalur pesepeda. TEMPO/M Taufan Rengganis
Warga berjalan di jalur pedestrian di kawasan Kota Tua, Jakarta, Ahad, 11 September 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua dengan menata trotoar untuk pejalan kaki lengkap dengan guiding block dan jalur pesepeda. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pedagang kaki lima (PKL) mengaku meraih keuntungan setelah pindah ke gedung Kantor Pos Indonesia di Kota Tua, Jakarta Barat. "Saya dulu dagang di depan halte Kota Tua Kalau di sini lebih gampang dapat pembeli," kata Ahmad, salah satu pedagang makanan di  Kantor Pos Kota Tua, Senin, 21 November 2022.

Dia bisa menjual 120 potong ayam dalam satu hari pada libur akhir pekan. Per porsinya dibandrol dengan harga Rp 25.000. Sedangkan ketika berdagang di halte, keuntungan yang dia dapat tidak seberapa. Belum lagi harus "kucing kucingan" dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang suka berjaga di lokasi.

Menurut dia, tempat yang ditempati sekarang sangat strategis lantaran dekat dengan inti kawasan Kota Tua. Pengunjung mudah dapat mengakses tempat makan tersebut. Hal yang sama juga dikatakan Ilham selaku salah satu pedagang minuman di ruko kantor PT Pos Indonesia tersebut.

Dia menilai, kondisi jauh lebih ramai ketika hujan datang. Hal tersebut membuat seluruh pengunjung berteduh di dalam gedung dan membeli makanan yang ada di lokasi. "Wah kalau hujan di sini kaya' lautan orang, banyak yang ngumpul karena berteduh," kata dia.

Namun saat ditanya uang sewa yang dibayar untuk berdagang di lokasi tersebut, Ilham enggan menjelaskan lebih detail. Tidak hanya para pedagang, para pengunjung juga merasa terbantu dengan kios makanan yang ada di dalam gedung PT Pos Indonesia ini.

"Kalau di sini cari makanan jadi gampang. Terus posisi gedung ini juga dekat sama parkiran motor, jadi yang baru datang sama yang mau pulang juga bisa makan dulu di sini," kata Efendi, salah satu pengunjung saat ditemui di dalam kios.

Efendi sedikit mengeluhkan harga makanan yang dinilai agak mahal. Namun dia tidak terlalu keberatan dengan harga makanan tersebut. "Ya maklum sih saya kalau mahal. Tapi kalau bisa harganya lebih murah," kata sambil sedikit bergurau.

Baca: Dubes Belanda Puji Revitalisasi Kota Tua Jakarta: Semakin Menarik sebagai Destinasi Wisata Internasional

Pemkot Jakbar fasilitas puluhan PKL tempati dua gedung di Kota Tua

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memfasilitasi puluhan PKL yang ingin menempati dua gedung di kawasan Kota Tua Tamansari untuk aktivitas berjualan. Para PKL itu menempati Gedung Kantor Pos Indonesia dan Gedung bekas "Circle K" yang berada tepat di depan Kantor BNI.

"Kami fasilitasi mereka dan kami panggil perusahaan untuk membenahi dua gedung tersebut agar bisa digunakan untuk para PKL," kata Camat Tamansari, Agus Sulaiman saat ditemui di Kota Tua, Jumat (4/11).

Fasilitas itu diberikan agar para PKL mendapatkan tempat yang layak dan strategis untuk berdagang di kawasan Kota Tua. Agus mengatakan, awalnya para PKL ini berjualan di sekitar wisata Kota Tua. Kemudian berinisiatif berkumpul dan sepakat untuk menyewa dua gedung tersebut.

Pihak Kecamatan Tamansari berusaha menjembatani kelompok PKL itu kepada pengelola dalam proses penyewaan gedung.

Setelah proses negosiasi selesai, Agus lalu mengundang beberapa perusahaan swasta untuk bekerjasama membenahi dua gedung tersebut. "Pembenahan di Kantor Pos dilakukan oleh pihak PT Sosro dan di gedung bekas Circle K itu diserahkan ke perusahaan Mayora," tutur Agus.

Untuk Gedung bekas Circle K diperkirakan dapat menampung 24 PKL dan Kantor Pos Indonesia bisa menampung 33 PKL. Agus melanjutkan, untuk pembenahan di Gedung Kantor Pos sudah selesai diperbaiki dan telah ditempati para PKL. "Sedangkan gedung bekas Circle K masih dalam pembenahan," kata dia.

Baca juga: Revitalisasi Kota Tua, Anies Baswedan: Kota Tua Wajah Jakarta Masa depan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dok. Instagram smindrawati
Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.


Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

2 hari lalu

Seorang pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) memasukkan surat suara ke kotak saat simulasi Pemilu 2024 di Pondok Rehabilitasi Sosial Zamrud Biru, Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 13 Februari 2024. Simulasi ini untuk memberikan edukasi kepada pasien ODGJ yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan berdasarkan data KPU Kota Bekasi terdapat 1.095 ODGJ yang memilki hak suara pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?


Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

2 hari lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

Cuaca diperkirakan masih cerah berawan pada siang hari, kecuali Jakarta Selatan.


Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

3 hari lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

Seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan pada pagi harinya dan sebagian besar berawan pada siang hari.


Polisi Ciduk 12 Remaja Diduga akan Tawuran di Jakarta Barat, Sita 5 Celurit dan 1 Pedang

11 hari lalu

Ilustrasi tawuran. Dok. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Polisi Ciduk 12 Remaja Diduga akan Tawuran di Jakarta Barat, Sita 5 Celurit dan 1 Pedang

Para remaja yang kedapatan hendak tawuran itu dibawa ke Polsek Kebon Jeruk dan Polsek Palmerah.


Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

14 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat rapat paripurna HUT DKI Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023. ANTARA/Walda
Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.


AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

14 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.


Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

15 hari lalu

Gedung bioskop Menteng di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Nanang Baso
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

16 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

17 hari lalu

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat menghadiri rapat koordinasi daerah lintas perangkat daerah bidang sosial, kependudukan dan pencacatan sipil 2024 terkait masalah kependudukan dan kemiskinan di Jambi, Kamis (7/3/2024). ANTARA/HO-Disdukcapil DKI Jakarta
Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.