Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, memberikan keterangan kepada media perihal kesiapan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/sederajat di Gedung kementeri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 9 April 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan meminta masyarakat segera melaporkan kecurangan dalam proses Ujian Nasional (UN), baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau kejuruan.
Anies berjanji akan melindungi dan mendukung pelapor. "Laporkan saja. Kalau dulu pelapor dikucilkan, sekarang mau saya panggil," kata Anies sesuai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional di beberapa sekolah di Jakarta, Senin, 13 April 2015.
Anies menilai kecurangan yang sering terjadi saat UN adalah dampak dari ketakutan orang-orang jujur untuk mengungkap kasus itu. Orang jujur lebih banyak diam. "Orang baik memilih diam dan mendiamkan. Sekarang sudah saatnya laporkan dan melawan," kata Anies.
Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menargetkan perbaikan sistem UN tahun ini mampu meningkatkan integritas murid. "Target kami Ujian Nasional bukan menjadi syarat kelulusan, tapi menjadi bukti praktek kejujuran," kata dia.
Anies menilai kecurangan itu justru merugikan pihak sekolah. Alasannya, Kementerian akan menilai integritas sekolah lewat beberapa komponen seperti nilai kejujuran. "Lebih terhormat jika nilai siswa pendek, tapi indeks integritas kejujuran sekolah tinggi," kata Anies.
Pada Jumat pekan lalu, Dewan Pendidikan Mojokerto Jawa Timur mendapatkan pengaduan dari wali murid terkait sindikat pemasok kunci jawaban UN. Menurut seorang guru, ada dua sindikat yang selama ini mereka kenal memasok kunci jawaban UN. "Lewat jaringan di Lamongan dan Surabaya," katanya kepada Tempo, Ahad, 12 April 2015.
Selain Lamongan, sindikat pemasok kunci jawaban UN juga berasal dari Surabaya. Sumber mengatakan kunci tersebut dipasok dari pejabat di tingkat provinsi, kemudian guru melakukan transaksi jual beli kunci jawaban.
