TEMPO.CO, Depok - Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Depok AKBP Rudy Hartono mengatakan masalah narkoba di Depok tinggi. Menurutnya, Kota Depok bisa terjadi darurat narkoba karena banyak temuan pengedar yang bermukim di kota ini. Salah satunya, penemuan sabu-sabu yang dibawa warga asing seberat 4 Kilogram, Desember tahun lalu.

"Depok berbatasan dengan tiga provinsi yakni Jakarta, Jawa Barat dan Banten, yang jadi jalur distribusi narkoba," kata Rudy, saat melakukan audiensi dengan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail

Tahun ini, Presiden Joko Widodo yang menargetkan rehabilitasi bagi 100.000 penyalahguna Narkoba di Indonesia. BNN Jawa Barat, kata dia, mendapatkan target 9.538 pecandu. Dan akan di sebar ke 10 BNN yang ada. "Depok mendapatkan jatah 750 pengguna yang harus direhabilitasi," jelasnya.

Selain itu, tahun ini BNN Kota Depok juga bakal membentuk tim assesment terpadu (TAT) yang terdiri dari tim hukum dan tim kesehatan untuk merehabilitasi para pengguna narkoba. Tim ini, kata dia, nantinya bakal bekerja memilah mana pengguna murni dan merangkap pengedar. Selain itu tim assemen akan menilai tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkoba.

"Sebab, penyalahguna narkoba selalu ada dua sisi. Pengguna dan pengedar. Pengguna harus diselamatkan masa depannya. Sedangkan pengedar memang harus dihukum seberat-beratnya," jelasnya.

Lebih lanjut ia berharap Pemkot Depok bisa bekerjasama dalam pembentukan TAT. Sebab, dinas terkait sudah bersedia membantu. Jangan sampai, kepemimpinan yang sudah baik tercoreng karena banyak pengedar yang tertangkap di kota ini. "Sebaik apapun sudah yang sudah dipimpin oleh wali kota bisa jebol oleh narkoba, bila tidak kunjung diselesaikan," ujarnya.

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, mengatakan saat ini ada sedikit toleransi untuk pengguna yang bisa direhabilitasi. "Tapi, kalau saya berfikir kenapa pecandu direhabilitasi. Pecandu itu perspektinya mereka yang terus-terus melakukan. Kenapa direhabilitasi," tanya Nur.

IMAM HAMDI