DPRD Desak Penyidikan Korupsi KPUD DKI Diselesaikan

Reporter

Editor

Senin, 12 September 2005 18:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:DPRD DKI Jakarta mendesak Kejaksaan Tinggi DKI segera menyelesaikan penyidikan kasus korupsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI mengingat masa penahanan Ketua KPUD DKI, Mohamad Taufik, tinggal 24 hari lagi. Selama ini banyak isu yang berkembang, ini terlibat, itu terlibat. Dengan keterlambatan pemberkasan, Kejati bisa kena dampaknya juga, ujar Ketua DPRD DKI Ade Surapriatna, di Balaikota, Senin (12/9).Ade menambahkan, selama ini berkembang banyak isu dan polemik yang mengatakan ada keterlibatan pejabat Pemerintah Provinsi DKI, anggota legislatif, termasuk pimpinan Dewan dalam korupsi anggaran APBD untuk penyelenggaraan Pemilu 2004 senilai Rp 168,6 miliar itu.Harus segera diselesaikan biar jelas dan tidak ada kecurigaan terhadap pihak-pihak tertentu. Lagi pula, kasihan nasib yang sudah ditahan itu, tegasnya. Badriah

Berita terkait

KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS

18 Februari 2024

KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS

KPU DKI telah menelusuri konten video viral yang menyebut Prabowo-Gibran raih 713 suara di Sirekap padahal KPPS belum menginput ke sistem.

Baca Selengkapnya

Polda Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Sulawesi Barat

24 Januari 2017

Polda Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Sulawesi Barat

Polda Sulawesi Barat mengendus dugaan korupsi tender antara KPU dan pemenang lelang pengadaan logistik Pilkada.

Baca Selengkapnya

Sekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

23 Juni 2016

Sekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan dua tersangka kasus korupsi pengadaan alat peraga kampanye Pilkada Kabupaten Karawang pada Desember 2015.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi KPU Mojokerto, Polisi Temukan Kejanggalan  

26 April 2016

Dugaan Korupsi KPU Mojokerto, Polisi Temukan Kejanggalan  

Polisi menilai ada kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

Polres Mojokerto Terus Selidiki Kasus Korupsi Pilkada

19 April 2016

Polres Mojokerto Terus Selidiki Kasus Korupsi Pilkada

KPU Kabupaten Mojokerto diminta bersikap kooperatif demi efektivitas proses penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Diduga Korupsi, Kejaksaan Panggil Komisioner KPU Karawang

21 Maret 2016

Diduga Korupsi, Kejaksaan Panggil Komisioner KPU Karawang

Kejaksaan telah memeriksa 35 pegawai KPU atas dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya

Kasus Distribusi Fiktif, Konsultan KPU Jawa Timur Terus Mangkir

14 Maret 2016

Kasus Distribusi Fiktif, Konsultan KPU Jawa Timur Terus Mangkir

Menurut penyidik di Kejaksaan Negeri Surabaya, ada lima perusahaan rekanan KPU Jawa Timur yang diduga menerima fee karena meminjamkan rekening.

Baca Selengkapnya

Disurati Gubernur, Polda Batal Tahan Komisioner Bawaslu  

5 Juni 2015

Disurati Gubernur, Polda Batal Tahan Komisioner Bawaslu  

Polisi meminta Bawaslu pusat untuk segera mencari pengganti mereka sebagai komisioner Bawaslu demi kelancaran penyidikan.

Baca Selengkapnya

Sekretaris KPU Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Ini Peranannya

13 April 2015

Sekretaris KPU Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Ini Peranannya

Ahmad Syafei diduga melakukan penyelewengan dana hibah pilkada 2013.

Baca Selengkapnya

Tiga Terdakwa Korupsi KPU NTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

9 April 2015

Tiga Terdakwa Korupsi KPU NTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Ketiga terdakwa juga diminta membayar denda Rp 50 juta
subsider 3 bulan penjara.

Baca Selengkapnya