Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memimpin apel siaga Pengendalian Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri tahun 1436H di Lapangan Ex IRTI Monas, Jakarta, 8 Juli 2015. Dalam apel, Ahok memerintahkan para lurah dan camat agar turun langsung kelapangan. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuka pintu selebar-lebarnya bagi pendatang baru yang ingin bekerja di Ibu Kota. "Saya katakan, Jakarta tidak melarang pendatang, ini ibu kota kok," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 22 Juli 2015.
Menurut Ahok, Jakarta justru masih butuh sumber daya manusia. Bahkan kekurangan. Contohnya di sektor jasa seperti pekerjaan untuk asisten atau pembantu rumah tangga.
Ahok mengatakan beberapa ibu rumah tangga ingin bekerja tapi urung karena tak ada yang menjaga anaknya. Karena itu, masih dibutuhkan asisten rumah tangga.
Ahok berpendapat pendatang bukanlah beban bagi pemerintah DKI. Jika datang tanpa mendapat pekerjaan, Ahok mengatakan mereka akan dipulangkan. "Sebab, tak pekerjaan berarti tidak bisa mendapat identitas diri dari pemerintah DKI," kata Ahok.
Kata Ahok, pemerintah melalui lurah setiap wilayah akan terus memantau semua pendatang. Para pengurus RT dan RW wajib melapor perkembangan di lapangan.
Selain itu, Ahok juga bakal menggelar operasi yustisi. Menurut Ahok, operasi itu bukan untuk mengusir tapi memberikan pemahaman tentang kependudukan.
Setiap tahunnya, pasca-Lebaran, pendatang baru berbondong-bondong memasuki Ibu Kota. Tahun ini, diperkirakan ada sekitar 70 ribu orang dari daerah yang tiba di Jakarta. "Asal tidak bikin lapak sembarang saja, boleh," ujar Ahok.
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
4 hari lalu
KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
