TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Muhammad Taufik menganggap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok keliru jika menuduh dewan menghambat pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016.
Menurut Taufik, Ahok tak memahami mekanisme pembahasan anggaran di dewan. DPRD bukan menghambat pengesahan, melainkan mengoreksi APBD. "Seolah-olah Ahok ini selalu benar," kata dia di Gedung DPRD Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 18 Oktober 2015.
Taufik mengatakan banyak program yang diajukkan satuan kinerja perangkat daerah asal-asalan. Begitu juga dengan target pendapatan pajak sebesar Rp 37 triliun, yang diusulkan Dinas Pendapatan dan Pajak, tak realistis. "Makanya, kami turunin menjadi Rp 32 triliun," ucap Ketua Gerindra Jakarta ini.
Selain pajak, menurut Taufik, dewan juga memangkas target pendapatan di sektor dana perimbangan, dari Rp 15 triliun menjadi sekitar Rp 10 triliun. Pemotongan APBD di sektor pendapatan berkaca dari pengalaman tahun ini. Dinas Pajak menurunkan target pendapatan di sektor pajak, dari Rp 36 triliun menjadi Rp 32 triliun. "Anggarannya kopong."
Pemotongan anggaran ini, kata Taufik, dibahas di Badan Anggaran dan disetujui juga oleh TAPD. Kemudian, Taufik melanjutkan, TAPD mengajukan keberatan atas pengurangan ini. Mereka meminta penambahan anggaran Rp 5,25 triliun melalui suratnya dengan nomor 1045/-1.722 pada 30 September 2015.
Karena pengajuan ini, Taufik berujar, dewan membahas lagi dengan TAPD. "Jadi, bukan kami yang menghambat. Justru eksekutif," ucap Wakil Ketua DPRD ini. Ihwal penambahan, ia akan menolaknya. "Ngapain ditambah lagi, tahun ini saja belum tentu tercapai," kata dia.
Taufik mengakui ada perubahan jadwal pembahasan RAPBD 2016 akibat tarik-ulur besaran pendapatan. Namun perubahan jadwal ini sudah disepakati oleh Badan Musyawarah. Ia juga yakin bahwa RAPBD akan disahkan akhir November.
Ahok meminta agar dewan tak menghambat pengesahan RAPBD 2016. Tujuannya agar kejadian tahun ini--seharusnya APBD menggunakan peraturan daerah sebagai landasan hukum, tapi jadi menggunakan peraturan gubernur karena kisruh Ahok dengan DPRD—tak terulang.
ERWAN HERMAWAN
Berita terkait
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
3 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
7 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
10 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaWacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
14 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
30 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
38 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
45 hari lalu
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca SelengkapnyaWilliam Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
49 hari lalu
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca SelengkapnyaWayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
54 hari lalu
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
6 Maret 2024
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya