TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan mereka diajak berunding dengan pihak PT Jasa Marga dan Polda Metro Jaya terkait dengan rencana aksi mogok kerja yang akan dilakukan pada 28-30 Oktober 2015. “Kami tolak karena perundingannya bukan masalah ketenagakerjaan, tapi skenario pengamanan aksi,” kata Mirah Sumirat pada Kamis 22 Oktober 2015.
Mirah Sumirat juga mengatakan sampai saat ini belum ada lagi inisiatif melakukan perundingan dari pihak PT Jasa Marga untuk membahas masalah ini. Mirah merasa aneh dengan reaksi PT Jasa Marga yang terkesan enteng saja menanggapi ancaman mogok kerja dari mereka. “Padahal pasti akan macet luar biasa,” ujarnya.
Adapun mogok kerja yang akan dilakukan oleh para pekerja ini bukanlah aksi menutup jalan tol, melainkan mogok kerja dengan tidak melakukan transaksi tol pada tanggal-tanggal tersebut. “Jadi bukan menutup tol, tapi tolnya yang tertutup,” ucapnya. Mirah berujar, jika ada pengendara yang mencoba menerobos barrier yang ada, itu bukan urusan pihaknya lagi.
Menurut Mirah, untuk mengatasi hal itu, PT Jasa Marga berencana melakukan penggantian karyawan yang mogok tersebut dengan orang lain pada saat aksi tersebut. “Kalau itu terjadi, kami akan melakukan perlawanan,” ia menjelaskan.
Masalah ini bermula dari dialihkannya para pekerja outsourcing PT Jasa Marga dari PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) dengan status kontrak, kemudian dialihkan kembali ke anak perusahaan baru PT Jasa Marga yakni PT Jasa Layanan Operasi (JLO). Padahal menurut para Mirah, para pekerja tersebut sebelumnya telah dijanjikan akan diangkat menjadi karyawan tetap di PT JLJ. “Urgensi pembentukan JLO enggak jelas,” tuturnya.
Para pekerja kini menuntut dua hal kepada PT Jasa Marga, yaitu membatalkan pembentukan PT JLO dan mengangkat para pekerja kontrak menjadi karyawan tetap. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi mereka mengancam akan mogok kerja pada 28-30 Oktober 2015 mendatang.
